Ketua MPR RI Secara Resmi Menerima Surat Pengunduran Diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung Nusantara III, Jakarta

JAKARTA, SALAKANAGARA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Kedatangan Gibran disambut langsung oleh Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani bersama jajaran Wakil Ketua MPR RI,(12/11/2026). 

Turut mendampingi Ahmad Muzani dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, S.E.; Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A.; Drs. H. Kahar Muzakir; Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.; Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.; Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc.; serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H. Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI.

“Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR RI, yakni untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ahmad Muzani kemudian membacakan pokok isi surat pengunduran diri tersebut. Dalam surat itu, Gibran menyatakan mengundurkan diri atas permintaan sendiri tanpa mencantumkan alasan spesifik.

“Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” sambung Ahmad Muzani saat membacakan surat tersebut.
Usai menerima surat pada pukul 11.26 WIB, pimpinan MPR RI langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim). 

Hasil Rapim memutuskan untuk segera menindaklanjuti permohonan tersebut melalui Rapat Gabungan (Ragab) yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 13 November 2026.

“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal. Pada hari Jumat, kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR. Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat, pukul 14.00 WIB besok siang,” jelasnya.

Ahmad Muzani menuturkan bahwa Rapat Gabungan tersebut akan memfokuskan pembahasan pada empat agenda utama. Pertama, menetapkan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Kedua, menyepakati agar pimpinan MPR segera bersurat kepada Presiden RI untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.

Ketiga, membentuk tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden. Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR.

“Keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR. Itulah ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok pukul 14.00 WIB,” sambungnya.

Dengan diterimanya surat tersebut, Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden RI terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, mengalami kekosongan. Sesuai konstitusi, MPR RI memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.

“Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut,” tegasnya.

Melalui surat tersebut, Gibran juga meminta agar proses pengunduran dirinya segera diproses oleh MPR RI sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, melalui MPR RI, Gibran menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia.

“Melalui Majelis, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” papar Gibran dalam isi surat tersebut.

Ahmad Muzani menambahkan, MPR RI akan menindaklanjuti surat tersebut, termasuk dengan meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.

Pengajuan dua nama tersebut, menurutnya, dilakukan paling lambat 14 hari setelah surat permintaan dari MPR diterbitkan.

“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri, dan beliau meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh MPR RI. Nanti selaku Presiden memberikan dua nama setelah dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden dalam 14 hari,” pungkas Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani. 

(Red) SN

Desa Srijaya Adakan Sertijab, Kades Terpilih Targetkan CSR : 'APBD Kab.Bekasi Gak Mungkin Bisa Mensejahterakan Masyarakat Saya!'

KABUPATEN BEKASI, SALAKANAGARA - Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pj Kepala Desa Srijaya, Mohammad Tarsa kepada Kepala Desa terpilih periode 2026-2034, H Isin SE yang diadakan di Aula Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Jum'at (6/11/2026) Siang.

 
Kegiatan berjalan lancar dan kondusif serta dihadiri oleh PJ Kepala Desa beserta jajaran, pihak Kecamatan Tambun Utara, Kades terpilih periode 2026-2034 beserta keluarga dan simpatisan, Ketua BPD Srijaya beserta anggota, Babinsa, Babinkamtibmas, Karang Taruna, para Kadus, Para Ketua Rt dan Rw se Desa Srijaya, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Desa Srijaya.

Dalam keterangannya, Kades Srijaya  terpilih periode 2026-2034,  mengutarakan secara terbuka kesan dan pesannya terkait Sertijab Kepala Desa Srijaya.

" Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada PJ Desa Srijaya yang telah membantu Desa saya yang mungkin saya harus meneruskan kegiatan beliau, kinerja beliau yang saya lihat bagus juga gerakan beliau untuk memajukan Desa Srijaya ini. Mangkanya saya berkomitmen unyuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang memang sudah ada. Yang belum nanti kita adakan juga apa-apa yang nanti perlu untuk menyentuh ke masyarakat itu sendiri, mangkanya saya ingin Srijaya ini lebih baik lagi dan lebih maju lagi dan lebih sejahtera, khususnya untuk masyarakat Desa Srijaya ini," ujar H Isin SE kepada wartawan diruangannya usai acara berlangsung, (6/11) Siang.

Ia juga mengutarakan tentang kendala yang dihadapinya dalam Tata Kelola Desa Srijaya sebelumnya berdasarkan pengalamannya menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Srijaya.

"Kendalanya adalah pada saat kita menjadi Sekdes itu berkomunikasi kayaknya agak kurang, karena memang  keterbatasan saya sebagai Sekdes tidak leluasa untuk menyampaikan barangkali aspirasi yang memang masyarakat keluhkan dan saya sekarang sudah menjadi Kepala Desa nanti akan saya teruskan yang tadinya kurang baik akan saya alihkan untuk menjadi baik, " ungkapnya.

Terkait mengenai berbagai program yang berskala prioritas. Kades terpilih menitik beratkan pada dua target prioritas.

"Prioritasnya adalah yang pertama yaitu Dana Kematian, yang akan kami prioritaskan misalkan ada warga kami yang meninggal dan ngajiin dan sebagainya, itu akan saya prioritaskan dan saya tanggungjawab bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena orang meninggal itukan enggak tau kapan dan sebagainya, enggak tau dia punya duit atau tidak... nah itu saya tersentuh dari situ, makanya saya berkomitmen untuk memprioritaskan  itu dan para ustad dan guru-guru yang nanti akan saya ajak musyawarah terkait tentang itu, "bebernya.

" Kedua prioritas juga adalah di infrastrukturnya agat semua warga, aktifitasnya mau itu bekerja dan sebagainya, kalau dari infrastrukturnya berkurang pasti tersendat juga, mangkanya saya akan prioritaskan di infrastrukturnya dan saluran airnya juga melalui Musrenbang, " imbuhnya.

Pesimis Dengan APBD, Targetkan CSR

Kades Srijaya terpilih mengaku tidak banyak berharap dari Anggaran APBD, kendati ber motto Bekasi Maju, Bekasi Sejahtera dengan Bupati Bekasi yang baru ter lantik, Dr Asep Surya Atmaja. Namun dinilai tidak dapat menjadi jaminan dan acuan bahwa, dapat mensejahterakan warga Desanya. 

"Harapan saya sih,. ya mungkin Bupati sudah menyampaikan sesuai dengan background Bekasi adalah Bekasi Maju dan Sejahtera. Nah kalau kita melihat dari anggaran yang ada.. kita enggak mungkin. Tapi saya sudah sampaikan sebelum ini juga bahwa, saya harus mencari donatur lainnya diantaranya Dana CSR dan sebagainya untuk mendorong percepatan perekonomian  di Desa kami, tentunya kita harus bekerjasama dengan pihak Klien yaitu swasta... di luar dari APBD dan APBN... karena melihat dari anggaran itu enggak mungkin kita dapat untuk mensejahterakan masyarakat saya karena terbatas. Maka saya cari investor untuk dana tambahan tersebut, "tuturnya.

Skala Prioritas Diadakan, Jangan Ditiadakan

Terkait mengenai pengajuan berbagai aspirasi masyarakat Desa Srijaya  khususnya mengenai pembangunan. Kades terpilih berharap Bupati Bekasi, Dr Asep Surya Atmaja dapat merespon dan merealisasikan. Mengingat kerap kali diajukan dalam skala prioritas pun terkadang tidak ada kejelasannya. 

"Harapan saya sih ke Bupati yang baru, ya tolonglah apabila nanti ada Musrenbang  Prioritas.. ya tolong di usahakan untuk Desa kami yang memang belum terealisasi ajuan pembangunannya. Jadi tolong diadakan... jangan di tiadakan pak Bupati," tegasnya. 

"Ya sesuai dengan background Bekasi itu jangan sampe keluhan masyarakat itu diabaikan. Ya apabila mungkin Kepala Desa se Kabupaten Bekasi mengajukan prioritas sekali lagi ya harus di prioritaskan juga, jangan sampe begitu kita nungguin sekian bulan, sekian tahun ternyata yang turun paling satu kegiatan, kadang sampe kaga dapet pisan,"tandasnya.

Kades terpilih menghimbau kepada warga Desa Srijaya agar mengedepankan persatuan, saling bahu-membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

"Himbauan saya kepada masyarakat Desa Srijaya, siapapun orangnya khususnya Desa Srijaya mari kita bersama-sama membangun, tidak ada orang si A, tidak ada orang si B , ini adalah satu kepemimpinan yang yang memang kita harus bangun bersama. Sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat Srijaya.. yuk kita bareng-bareng membangun Desa Srijaya, "pungkas Kades Srijaya terpilih periode 2026-2034, H Isin SE.

(Iwan Joggie) SN

LSM LPKN Kecam Prilaku Jenderal Sadap Presiden : 'Liar Dan Ilegal, Siapa Dalangnya?, Dananya?, Apakah Pakai Uang Rakyat?

JAKARTA, SALAKANAGARA -  Sebagai Ketua Umum LSM LPKN (Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara), saya tidak hanya melihat kasus ini dari sisi hukum pidana, tapi saya melihatnya dari sisi "KEUANGAN NEGARA DAN KEJAHATAN ANGGARAN."

Jika benar terjadi penyadapan terhadap Presiden RI, para Menteri dan rekan-rekan Media oleh sejumlah oknum Jenderal, maka ada TIGA PERTANYAAN BESAR yang wajib dijawab di hadapan rakyat.

1. DARI SISI LEGALITAS: INI 100% ILEGAL DAN INKONSTITUSIONAL
Mari kita bedah secara hukum.
Penyadapan yang legal di negara ini hanya bisa dilakukan oleh APARAT PENEGAK HUKUM untuk kepentingan penyidikan tindak pidana berat, dan itupun WAJIB ada izin Ketua Pengadilan Negeri. Itu diatur jelas dalam UU ITE Pasal 31, UU Telekomunikasi, dan Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010.

Pertanyaan saya: Apakah ada izin Ketua Pengadilan Negeri untuk menyadap Presiden RI sebagai Kepala Negara? Apakah ada izin untuk menyadap para Menteri aktif? JAWABANNYA PASTI TIDAK ADA!.

Jika tidak ada izin pengadilan, maka ini adalah "PENYADAPAN ILEGAL, PENYADAPAN LIAR, DAN KEJAHATAN SERIUS!". Ini bukan operasi intelijen, ini adalah kejahatan. Presiden adalah objek vital negara yang justru harus dilindungi oleh intelijen, bukan malah menjadi target intelijen.

2. DARI SISI KEUANGAN NEGARA: DARI MANA DANANYA? JANGAN-JANGAN PAKAI UANG RAKYAT!

Ini yang menjadi fokus utama LSM LPKN."Operasi penyadapan skala besar, dengan target Presiden, banyak Menteri, dan puluhan media, membutuhkan alat canggih, server, tim khusus, dan biaya operasional yang tidak kecil. Angkanya bisa puluhan hingga ratusan miliar rupiah."

Pertanyaan keras LSM LPKN : "ALAT SADAP ITU DIBELI PAKAI ANGGARAN APA? OPERASIONALNYA DIBIAYAI DARI POS MANA?

Jangan-jangan ini menggunakan dana APBN? Jangan-jangan menggunakan dana Operasional Intelijen, dana Pengamanan, atau dana Pemeliharaan Alutsista yang diselewengkan? Jika benar menggunakan APBN, maka ini adalah "KORUPSI, PENYALAHGUNAAN WEWENANG, DAN PENGKHIANATAN TERHADAP UANG RAKYAT!".

Uang rakyat yang seharusnya untuk makan bergizi gratis, untuk sekolah, untuk subsidi, malah dipakai untuk menyadap Presiden yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ini biadab!

Oleh karena itu, LSM LPKN secara resmi akan melayangkan surat kepada BPK RI dan Komisi XI DPR RI untuk melakukan "AUDIT FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF" terhadap anggaran intelijen dan anggaran operasional di institusi yang diduga terlibat dalam 2 tahun terakhir. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.

3. DARI SISI AKTOR INTELEKTUAL: "TIDAK MUNGKIN GERAKAN SENDIRI".

Saya Irwan Awaluddin, SH, dengan pengalaman saya, sangat yakin: 'Operasi sebesar ini tidak mungkin dilakukan oleh satu-dua oknum jenderal yang bekerja sendiri. Pasti ada DALANG, ada AKTOR INTELEKTUAL, ada SPONSOR di belakangnya."

Untuk apa mereka menyadap Presiden? Untuk apa mereka menyadap Menteri? Tujuannya hanya satu: "UNTUK MENGENDALIKAN KEBIJAKAN, UNTUK MENYANDERA KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN UNTUK MENJUAL INFORMASI STRATEGIS NEGARA!".

Siapa yang diuntungkan jika Presiden lemah dan tersandera? Siapa yang diuntungkan jika para Menteri takut bicara karena merasa disadap? Jawabannya adalah kelompok oligarki, kelompok pemburu rente, dan kelompok yang ingin negara ini tetap bisa mereka stir dari belakang.
Ini bukan lagi pelanggaran etik, ini adalah "MAKAR HALUS TERSELUBUNG!".

"TUNTUTAN TEGAS LSM LPKN!".

1.  "Presiden harus memerintahkan Audit Total": Perintahkan BPK dan PPATK untuk menelusuri aliran dana pembelian dan operasional alat sadap ilegal tersebut. Sita alatnya.

2.  "Bongkar Aktor Intelektualnya": Tangkap bukan hanya operator di lapangan, tapi tangkap dalangnya. Siapa jenderal yang memerintahkan? Siapa pihak sipil / pengusaha yang membiayai? Ini harus dibuka terang-benderang ke publik.

3.  "Pidanakan dengan Pasal Berlapis": Jangan hanya kode etik. Gunakan UU Penyadapan Ilegal, UU Keuangan Negara (Korupsi APBN), dan UU Keamanan Negara.

LPKN akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami tidak akan membiarkan uang rakyat dipakai untuk mengkhianati rakyat itu sendiri.

PERNYATAAN SIKAP RESMI KETUA UMUM LSM LPKN. No: 01/PS-LPKN/XI/2026

Jakarta, 4 November 2026

(Irwan Awaluddin, SH) SN

Ketua Umum LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN).

Genapi PR Pemdes Jejalen Jaya Terkait Infrastruktur, Kades Terpilih Kumpul Zebra Tinjau Pembangunan Proyek Jalan Lingkungan Hasil Musrenbang

KABUPATEN BEKASI, SALAKANAGARA - Kepala Desa Jejalen Jaya, Kumpul (zebra) yang terpilih kedua kalinya untuk periode 2026-2034 meninjau proyek pembangunan peningkatan jalan lingkungan hasil Musrenbang  (Musyawarah Rencana Pembangunan-Red) di Perumahan Elok 1, Rt 03- Rw 10, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Selasa (27/10/2026). 

Tampak antusias warga beserta Ketua Rt dan Rw juga pata tokoh masyarakat setempat dalam menyambut kehadiran sang Kepala Desa pilihannya yang terjadwal dilantik secara resmi oleh Bupati pada 4 November 2026 mendatang, datang dalam  peninjauannnya dilokasi pekerjaan proyek pembangunan jalan lingkungan saat pengecoran pertama dilakukan. 
Dalam komentarnya sejumlah masyarakat setempat yang hadir di lokasi mengungkapkan rasa bangganya terhadap hasil kinerja Kades Jejalen Jaya terpilih kembali periode 2026-2034 atas terealisasinya jalan lingkungan tersebut yang telah lama dan bertahun-tahun diajukan serta diharapan dan kini terpenuhi.

"Alhamdulillah pak berkat kepemimpinan pak Kades kita, pak Kumpul, jalan jadi bagus...mangkanya kita pilih beliau, " ucap salah satu warga, " Tadinya jalannya rusak banget dan diajuin berkali-kali dan baru kali pertama ini dibuktiin pak Kumpul kita, " sambung warga lainnya. 

Dalam keterangannya Kades Jejalen Jaya terpilih mengatakan bahwa, " Intinya sebagai Pemerintah Desa yang pertama ucapan terimakasih.. Alhamdulillah pada tahun ini di 2026 ini  mendapat aspirasi sepanjang 540 meter kali empat meter lebarnya. .. inisangat luar biasa tentunya yang sudah saya ajukan hampir setiap tahun. Selalu saya ajukan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan-Red). Bahkanselalu saya masukin skala prioritas... darisepuluh skala prioritas, ini salah satunya ini Perumahan Elok 1 Rt 03, Rt 01 sama Rt 04,. Ini bisa terealisasi sebanyak yaitu panjang 540 meter kali 4 meter lebar, " ujar Kades Jejalen Jaya terpilih kembali, Kumpul (Zebra) kepada Awak Media dilokasi pekerjaan proyek saat awal pengecoran berlangsung, (27/10). 

Pembangunan jalan lingkungan tersebut yang telah kerap kali diajukan setiap tahunnya oleh Kades Kumpul atas aspirasi masyarakat perumahan tersebut dan bahkan oleh para Kepala Desa sebelumnya namun baru dapat terealisasi atas upaya kemudian oleh Kades Kumpul yang tak henti gencar memohon kepada Pemerintah Daerah agar lokasi tersebut segera mendapat respon.

"Alhamdulillah pas kepemimpinan saya di akhir tahun ini 2026 ini bisa terealisasi, sebab ini sidah menjadi harapan bangat masyarakat...karena memang ini salah satunya Rt 03 ini yang paling parah sebetulnya,byang sudah semestinya pembangunan harus rapi dan bagus. Dan sampai hari ini...hari ini dapat di realisasikan, " ungkap Kades Jejalen Jaya terpilih kedua kalinya.

Lanjutnya, " Harapan saya delapan tahun kedepan ini terutama kepada Pemerintah Daerah, karena masih banyak wilayah-wilayah saya di perumahan terutama yang diajukan bisa direalisasi, " sambungnya. 
Pemdes Jejalen Jaya mengajukan unruk infrastruktur skala prioritas pada tahun anggaran 2025-2026 sebanyak sepuluh dari ratusan pengajuan dan terealisasi empat titik pekerjaan berupa  jalan lingkungan dan jembatan.

"Tahun ini progresnya anggaran tahun 2025-2026 ,  kita ada empat titik, yang pertama Perumahan Bekasi Elok 1, ada di Perum Kintamani juga, ada rekap jembatan sama Drainase. Sebenernya kita kalau Musrenbang itu ratusan yang kita ajukan, Skala prioritas sepuluh yang bisa direalisasikan ini salah satunya dan diharapkan pada tahun berikutnya bisa terealisasi sebanyak mungkin untuk masyarakat, " beber Kades terpilih kembali untuk periode 2026-2034.

Bupati Baru Terlantik, Kades Terpilih Berharap Skala Prioritas Terealisasi

Terkait terpilihnya Dr Asep Suryaatmaja menjadi Definitif Bupati Bekasi dalam sisa masa jabatan 2025-2030, Pemdes Jejalen Jaya dibawah kepemimpinan Kumpul (Zebra) periode2026-2034) berharap ada gebrakan yang dilakukannya termasuk dapat merealisasikan aspirasi masyarakat Desa Jejalen Jaya terkait infrastruktur dapat direspon dengan semakin meningkat volume realisasi pengajuannya.

"Pertama tentu ucapan selapat kepada pak Asep telah dilantik tentunya sehingga sampai 2030 mudah-mudahan kurang lebih 3 tahun beliau memimpin ini di Kabupaten Bekasi banyak aspirasi-aspirasi yang di gelontorkan untuk masing-masing Desa maupun masing-masing Kecamatan terutama di Desa Jejalen Jaya bisa terealisasi yang setahun kita ajuin minimal di sepuluh skala prioritas aspirasi masyarakat Desa Jejalen Jaya, " pungkas Kades Kumpul (Zebra) 2026-2034.

(Iwan Joggie) SN

Sambut Sumpah Pemuda Pemdes Tridaya Sakti Gelar Turnamen Futsal Pemuda Antar Rw, Panitia : Ajang Silaturahmi Antar Pemuda

KABUPATEN BEKASI, SALAKANAGARA - Desa Tridaya Sakti menggelar Turnamen Futsal dalam rangka menyambut hari Sumpah Pemuda 2026 serta mempererat tali silaturahmi antar pemuda se Desa Tridaya Sakti yang berlokasi di Gelanggang Olah Raga Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada (24/10/2026).

Dalam sambutannya PJ Desa Tridaya Sakti, Ogi Nur Hikmah Prayogi Skm. Msi mengapresiasi sepenuhnya kepada para panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan turnamen Futsal menyambut hari Sumpah Pemuda dengan hal yang positif. 

"Pesan saya ada tiga, pertama jaga sportifitas, nantinya pada saat main ada aturan-aturan yang dibuat oleh panitia.. jaga sportifitas,. Yang kedua jaga keamanan, tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada ini ada itu yang mengganggu terlaksananya acara kita semua, " ujar Ogi Nur Hikmah Prayogi.Skm.Msi dalam pembukaan turnamen Futsal antar pemuda se-Desa Tridaya Sakti.

Lanjutnya, " Yang terakhir pesan saya adalah.. Sampah, kita harus menjaga lingkungan kita ini, Desa Tridaya Sakti biar bersih. Jadi artinya setelah main ataupun apa .. jaga terhadap lingkungan , jaga terhadap kebersihan lingkungan," imbuhnya. 

"Setuju gak, " teriak PJ Desa Tridaya Sakti tertuju kepada semua hadirin dan para pemain yang hadir dalam turnamen tersebut, sontak disambut teriakan bersama, " Setujuuuu, " teriak semua yang hadir di lokasi tersebut.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi turnamen Futsal antar Rw se-Desa Tridaya Sakti oleh PJ Desa Tridaya Sakti. 

"Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim acara pertandingan Futsal antar Rw ini resmi saya buka, " tegas PJ Desa Tridaya Sakti, Ogi Nur Hikmah Prayogi.Skm.Msi, dengan suara lantang yang disambut tepuk tangan dan teriakan serentak para hadirin di lapangan Futsal.

Kegiatan dilanjutkan oleh penyampaian dari Babinkamtibmas dan Babinsa terkait keamanan dan ketertiban serta penyampaian dari Ketua Panitia Acara bersama Ketua Karang Taruna Desa Tridaya Sakti. 

Acara dilanjutkan dengan Kick-off yang dilakukan oleh PJ Desa Tridaya Sakti menandakan awal pertandingan Futsal antar Rw se-Desa Tridaya Sakti dimulai yang kemudian dilanjutkan langsung dengan pertandingan perdana antara pemain Futsal Rw 14 melawan Rw 17 yang menghasilkan skors 1-1 (Draw). 

Sebagai Ajang Silaturahmi Para Pemuda

Disisi lain Ketua Panitia Acara, Rendi Aristiawan menuturkan bahwa, turnamen tersebut selain menyambut peringatan hari Sumpah Pemuda, namun juga sebagai ajang silaturahmi guna mempererat tali persatuan pemuda Tridaya Sakti.

"Yang mengikuti ikon ini ada tujuh belas Rw yang berlokasi di Tridaya Sakti, yang diikut sertakan hanya laki-laki dari tujuh belas Rw ini, tujuan kita bukan menang atau kalah, tujuan kita untuk mempersatukan sebagai anak muda dari Rw 01 sampai Rw17, sebagai ajang silaturahmi anak muda se-Desa Tridaya Sakti," ungkap Rendi Aristiawan kepada Awak Media usai seremonial Kick-off dilakukan oleh PJ Desa Tridaya Sakti.

Ketua Panitia  juga menjelaskan terkait mengenai hadiah yang diraih bagi para peserta turnamen Futsal maupun suporter dan lainnya. 

"Winner juara satu hadiahnya Rp 700 ribu beserta tropy, juara kedua Rp 500 ribu beserta tropy dan juara tiga Rp 350 ribu beserta tropy,  kita tidak ada juara harapan tapi ada Best Player, Top Scors sama Best Supporter akan dapat hadiah dari kita berikut piagam, " beber Ketua Panitia.

"Pertandingan untuk penyisihan ini 10X2  jadi 20 menit,  nah besok hari minggu kita adakan semi final sampai final, nah itu waktunya lebih lama, " Imbuhnya.

Ketua Panitia juga menghimbau kepada para Pemuda se -Desa Tridaya Sakti agar senantiasa bersifat kritis serta semangat untuk berjuang dan pantang menyerah.

"Ayo para pemuda, kita tetap menjadi pemuda yang kritis dan aktif, jangan menjadi pemuda yang pasif. Terus semangat kobarkan api-api semangat juang dengan pantang menyerah, " pungkas Rendi Aristiawan.

Kegiatan tersebut berjalan cukup meriah serta aman dan kondusif, dihadiri oleh PJ Desa Tridaya Sakti beserta jajaran, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua Karang Taruna beserta anggota, para tokoh pemuda, para simpatisan dan masyarakat setempat.

(Iwan Joggie) SKN

Menolak Dikonfirmasi Wartawan Jelek, Kadin LH Syafri Donny Sirait Menghina Pimred Pos Keadilan Kimsan Indra Simaremare Dimuka Umum

KABUPATEN BEKASI, SALAKANAGARA — Dugaan penghinaan, pengusiran, dan perlakuan tidak patut terhadap Pemimpin Redaksi media online Post Keadilan, Kimsan Indra Simaremare oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, berbuntut panjang. Kimsan, yang juga merupakan bagian dari perusahaan pers anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, secara resmi melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Metro Bekasi pada Kamis (8/10/2026). Langkah hukum tersebut ditempuh setelah Kimsan mengaku mengalami perlakuan merendahkan, ucapan bernada penghinaan, hingga pengusiran ketika menjalankan tugas jurnalistik untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala DLH Kabupaten Bekasi.(10/10/2026).

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian sejumlah organisasi pers dan komunitas wartawan di Bekasi Raya. Mereka tengah mempersiapkan Aksi Damai Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Aksi tersebut direncanakan melibatkan ratusan insan pers dari berbagai media, organisasi profesi, kelompok kerja, forum, dan komunitas wartawan.

Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya pada 15 Oktober 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalitas komunikasi pejabat publik, dan membangun hubungan yang lebih sehat antara pemerintah daerah dan insan pers.

"Pejabat publik tidak kebal terhadap kritik. Jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan kedudukan yang memberikan hak untuk merendahkan orang lain. Jika seorang wartawan datang untuk meminta konfirmasi, jawablah dengan data, fakta, dan argumentasi. Jangan membalas pertanyaan jurnalistik dengan perkataan yang merendahkan martabat seseorang," tegas Ketua Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya, Paulus Simalango, SH, (8/10).

Dalam aksi yang direncanakan berlangsung di Kantor Bupati Bekasi, massa akan menyampaikan tuntutan kepada Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, agar mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang terjadi.

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Plt. Bupati Bekasi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.

Peristiwa Tersebut Berawal Dari Konfirmasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Peristiwa bermula pada Selasa (6/10/2026), ketika sejumlah wartawan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta konfirmasi terkait pemberitaan mengenai laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut.

Konfirmasi itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi yang berimbang dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

Namun, berdasarkan keterangan wartawan yang berada di lokasi, situasi yang semestinya menjadi ruang komunikasi profesional antara pejabat publik dan insan pers justru berujung pada perselisihan.

Dalam rekaman video yang beredar, Kepala DLH Kabupaten Bekasi diduga melontarkan sejumlah perkataan bernada merendahkan kepada Kimsan Indra Simaremare.

Peristiwa tersebut kemudian memicu reaksi dari kalangan wartawan karena dinilai berpotensi mencederai etika komunikasi pejabat publik dan penghormatan terhadap profesi jurnalistik.

Kesaksian Wartawan di Lokasi

Salah seorang wartawan yang menyaksikan peristiwa tersebut, Vanaya, memberikan kesaksiannya melalui grup WhatsApp Aksi Damai Wartawan 15 Oktober 2026.

Vanaya menjelaskan bahwa dirinya bersama Jors dari Liputan Berita7 dan Kimsan Indra Simaremare dari PostKeadilan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta keterangan Kepala Dinas mengenai dugaan korupsi yang sebelumnya menjadi pemberitaan.

Menurut Vanaya, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada pegawai sebelum dipersilakan memasuki ruangan Kepala Dinas.
Namun, ketika Kimsan hendak masuk, Syafri Donny Sirait disebut melarangnya.

"Kau jangan masuk, mereka aja, kau jangan," ujar Vanaya menirukan perkataan yang diduga disampaikan Kepala DLH.

Ketika salah seorang wartawan menanyakan alasan pelarangan tersebut, Kepala DLH disebut menjawab:

"Suka hatilah, namanya tuan rumah," tegas Syafri Donny Sirait diruangannya.

Vanaya juga mengungkapkan bahwa, sejumlah perkataan yang menurut kesaksiannya dilontarkan langsung kepada Kimsan Indra Simaremare.

"Saya bicara fakta, kau jelek, bau kali badanmu,"ungkap Syafri Donny Sirait."Kepala Dinas kok bahasanya menghina gitu," potong Kimsan Indra Simaremare.""Saya Tidak Menghina Tapi Memang Dia Sudah Hina !!," tandas Syafri Donny Sirait, 

Bahkan, menurut kesaksian tersebut, situasi semakin memanas ketika Kepala DLH diduga melontarkan kata-kata kasar lainnya dan melakukan tindakan mendorong Kimsan agar meninggalkan ruangan.

Dilanjutkan dengan pengusiran Pimred Pos Keadilan yang dilakukan oleh  Kadin LH bersama staffnya mendorong sambil menghisap rokok diruangan ber AC."Kau, pergi kau. Gua tampar kamu!," tukas Syafri Donny Sirait dibantu staffnya yang merokok.

Tak sampai disitu, pengusiranpun berlanjut sampai tangga.Melalui anak tangga tersebut Kadin LH beserta anak buahnya terus memaksa Pimred Pos Keadilan bersama tim untuk pergi dari kantornya seraya berkata kasar.

"Kau bicara hukum tapi kau tidak mengerti aturan hukum," kata Syafri Donny Sirait,"Lain kali kalau kemari yang rapi sikit."

"Aku bicara baik-baik dengan kau, kau usir aku," kata Kimsan Indra Simaremare

"Heh Tolol  enggak ada hubungannya dengan abang saya...Bego," tegas Syafri Donny Sirait setengah berteriak seraya lambaikan tangan dan kasih ciuman perpisahan.

Kesaksian tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang, termasuk melalui pemeriksaan rekaman video, keterangan para saksi, dan klarifikasi pihak terlapor.

Pemimpin Redaksi Post Keadilan Resmi Tempuh Jalur Hukum
Merasa dirugikan atas peristiwa tersebut, Kimsan Indra Simaremare memilih menempuh mekanisme hukum dengan membuat laporan polisi di Polres Metro Bekasi.

Laporan itu tercatat dengan nomor: LP/B/2576/X/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA. Laporan dibuat pada Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 17.33 WIB.

Pelaporan tersebut merupakan langkah untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perbuatan yang dialami Kimsan.

Pidana Penjara Mengintai Kadin LH Kabupaten Bekasi

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi mengemukakan terkait persoalan tersebut yang menyangkut terhadap  anggotanya.

"Post Keadilan dibawah kepemimpinan Kimsan Indra Simaremare adalah terdaftar sebagai anggota kami dari SMSI Kabupaten Bekasi. Dalam Pasal 8 UU Nomor 40/1999 tentang Pers memang menyatakan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 juga memasukkan penghinaan, kata-kata merendahkan, dan upaya menghalangi kerja wartawan sebagai bentuk kekerasan non-fisik." ujar Irwan Awaluddin SH yang juga sebagai CEO dari Media Hukum Indonesia serta sejumlah Media Cyber lainnya yang tergabung dalam Sekber Media Online saat diminta tanggapannya oleh Awak Media diruangannya, (10/10/2026).

Lanjutnya," Upaya mengkonfirmasi yang dilakukan oleh anggota kami Kimsan Indra Simaremare adalah demi memenuhi Cover Both Side (atau keberimbangan). Dimana hal tersebut adalah prinsip jurnalistik yang mewajibkan wartawan menyajikan informasi dari dua sudut pandang atau pihak yang terlibat, terutama dalam peristiwa yang mengandung konflik."

Ia juga menekankan bahwa, Pejabat publik yang menolak dikonfirmasi oleh jurnalis/wartawan dan justru balik menyerang secara verbal, fisik, maupun intimidasi dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan, denda materiil, hingga sanksi disiplin ASN.

"Tindakan menyerang jurnalis saat bertugas tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi negara," tegasnya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik (termasuk mencari informasi dan konfirmasi).

"Diancam dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun, dengan  denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pejabat publik melekat pada kewajiban menyediakan informasi yang transparan. Berdasarkan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik atau pejabat yang sengaja tidak menyediakan atau menghambat informasi publik yang wajib diumumkan dapat dikenakan:juga Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)," tutur Irwan.

Desak Plt Bupati Periksa Kesehatan Kadin LH Dan Tindak Preventif

"Prilaku kekerasan verbal menyerang fisik dari Kadin LH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait terhadap wartawan tidak bisa dibiarkan oleh pihak Pemkab Bekasi. hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi citra dan cermin Pemkab Bekasi itu sendiri, sebagai Pemerintah Daerah yang santun dan berintegritas. Sebab bagaimanapun juga DLH adalah bagian dari Pemkab Bekasi dibawah kepemimpinan dr.Asep Suryaatmaja selaku Plt Kabupaten Bekasi," bebernya.

"Terkait akan hal yang patut diduga mulai sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan Kadin LH, Syafri Donny Sirait yang berprilaku "Out of Control" tersebut yang dapat terindikasi gejala awal. Kita mengetahui hal itu saat dialami oleh Kimsan Indra Simaremare, mana tahu dialami juga oleh semua karyawan dalam Dinas tersebut dan bahkan dalam rumor yang berkembang di lapangan bahwa prilaku tersebut sudah melekat dalam diri Syafri Donny Sirait dalam kepribadiannya. Sebab bukan tanpa alasan kami mengutarakan hal itu berdasarkan konfirmasi baik namun dibalas dengan caci makian dengan ujaran kebencian, seperti pepatah mengatakan bahwa,"Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba"," terangnya.

'Untuk itu kami dari SMSI mendesak Plt Bupati Bekasi, dr.Asep Surya Atmaja yang juga sebagai dokter dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk segera memeriksa kesehatan mental dari Kadin LH, Syafri Donny Sirait serta melibatkan Satpol PP sebagai tindakan preventif untuk mengamankannya sebelum mulai berkembang lebih jauh dengan menimpuki kendaraan bermotor yang lalu-lalang di area Pemda Bekasi, sebab pepatah mengatakan bahwa,"Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati"....begitulah kura-kura," pungkas Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi, Irwan Awaluddin SH.

Diketahui bahwa, Tindakan preventif adalah segala bentuk upaya atau langkah proaktif yang dilakukan sebelum suatu masalah, pelanggaran hukum, atau gangguan terjadi. Tujuannya adalah mengantisipasi risiko, menghilangkan faktor penyebab, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

(Red/Iwan Joggie) SN

 

 

Kampanye Digelar Cakades Jejalen Jaya Nomor Urut Satu Mikaja O'an, Pendukung : Pilih Pemimpin Yang Bisa Dipegang Omongannya !

KABUPATEN BEKASI, SALAKANAGARA - Calon Kepala Desa (Cakades) Jejalen Jaya nomor urut satu, Mikaja O'an beserta Tim Sukses menggelar kampanye Pilkades terjadwal, pada Selasa (15/9/2026) pagi pukul 8:00 hingga selesai di seantero Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

 
Terpantau antusias para pendukung Cakades nomor urut satu sangat kuat. Terbukti membludaknya para pendukung dan simpatisan yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut, dengan menggunakan atribut kaos putih ditambahkan kerudung biru bagi para pendukung wanita."Nomor satu, menang..menang..menang, Mikaja menang..menang..menang," ujar para pendukung berteriak seraya berjalan beriringan dalam kampanye tersebut."Pilih Pemimpin yang bisa dipegang omongannya..pilih nomor satu," sahut para pendukung lainnya berteriak.

Kegiatan kampanye berjalan lancar aman dan kondusif. Tampak pihak Panitia Pilkades beserta jajaran, Ketua BPD beserta anggota, Babinsa, Babinkamtibmas dan pihak Linmas Desa Jejalen Jaya turut mengawal jalannya Kampanye Pilkades nomor urut satu, Mikaja O'an.

Kampanye dimulai dari pintu gerbang perum Villa II yang dimulai Selasa pagi pukul 8:00 WIB langsung keliling Desa Jejalen Jaya dan kembali ke Villa II siang hari. Acara dilanjutkan setelah makan siang bersama dengan penyampaian pidato Calon Kepala Desa dan Tim Sukses di panggung yang telah dipersiapkan. Dihadapan ratusan pendukungnya Cakades dan Tim Sukses meminta agar para pendukungnya mencoblos nomor urut satu, Mikaja O'an pada 20 September 2026 mendatang di TPS, "Jangan lupa coblos nomor satu, Mikaja O'an di TPS," kata mereka. Kemudian acara kempanya tersebut diakhiri dengan bersuka ria bersama diiringi musik yang telah disediakan Tim Sukses.

Dalam keterangannya Cakades Jejalen Jaya nomor urut satu mengatakan bahwa, "Alhamdulilah kampanye berjalan lancar berkat semuanya yang mendukung saya baik dari keluarga, Tim Sukses serta para relawan dan pendukung serta simpatisan," ujar Cakades MIkaja O'an.

Ditanyakan tentang Visi kedepan dalam membangun Desa?

"Visi saya membentuk Desa Cerdas, Sehat, Melayani dan Pembangunan Berkelanjutan," terangnya.

"Dengan program unggulan ; Pelayanan Cepat, Pendidikan Maju dan Pelayanan Kesehatan Dekat. Namun program prioritas kami terkendala bangun Puskesmas tapi lahan Fasos Fasum perumahan belum diserahkan developer ke Pemkab Bekasi, ungkapnya.

Ia juga menawarkan solusi tegas dan terukur terkait persoalan Fasos-Fasum Perumahan yang belum di serah terimakan ke pihak Pemerintah Daerah.

"Kami akan membentuk Satgas PSU: Data semua perumahan yang mangkir serah terima.Kami berupaya untuk menekan Developer dengan panggilan resmi, mediasi bersama Disperkim dan Dinkes Kabupaten Bekasi. Sesuai Permendagri No.9/2009.Kawal berkas sampai jadi aset Pemkab dan masuk anggaran pembangunan Puskesmas.Sambil menunggu, lobi pinjam pakai lahan untuk Pustu Sementara," paparnya.

"Saya menargetkan Tahun ke-2-3 Lahan Clear, Tahun ke-3-4 Puskesmas dapat beroperasi, dan saya optimis dapat memenangkan Pilkades Jejalen Jaya kali ini," pungkas Cakades nomor urut satu, Mikaja O'an.

(Iwan Joggie) SN