Siapkan Langkah Strategis Jaga Stabilitas Nasional, Presiden: TNI-Polri Jangan Ragu Tindak Tegas Para Pelanggar Hukum!

JAKARTA, SN – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming di ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Minggu, (31/8/2025). Sidang tersebut membahas langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika situasi yang berkembang di Tanah Air.

Setelah melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa dirinya mendapat amanat dari Presiden untuk meneruskan hasil Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih agar dipahami seluruh masyarakat Indonesia. Menhan menegaskan, bahwa Presiden terus memantau perkembangan situasi nasional, khususnya di wilayah Ibu Kota Jakarta.

“Presiden dalam kaitan stabilitas nasional memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid, dan bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Menhan dalam keterangan persnya.

“Selain itu dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, dan pejabat serta institusi negara. Beliau telah menugaskan kepada Kapolri, dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum,” tambah Menhan.

Menhan juga menyampaikan bahwa Presiden memberi penegasan agar supaya semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik itu dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum, dan harta milik pribadi supaya dilaksanakan satu penindakan yang tegas dan secara hukum.

Kepolisian dan TNI akan bertindak tegas terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban, maupun kedaulatan negara. Sementara itu, BIN ditugaskan memantau situasi intelijen dan melaporkan kepada Presiden pada kesempatan pertama apabila terjadi dinamika yang timbul di lapangan. Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk terus berkoordinasi antara pusat dan daerah agar berjalan dengan baik, serta perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat.

"Oleh karena itu, ini adalah satu kebutuhan bersama soliditas dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah,” tutur Menhan.

Panglima TNI bersama para Kepala Staf Angkatan memastikan untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional dan upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam. Kapolri akan terus bekerja sama dengan Jaksa Agung dalam penegakan hukum secara cepat terhadap semua pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah nasional.

“Bapak Presiden akan selalu beserta rakyat dan selalu bersama-sama rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat bersama dukungan Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan bersama-sama seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kita,” ungkap Menhan.

Mengakhiri keterangan persnya, Menhan menuturkan pesan Presiden bahwa stabilitas nasional adalah kunci bagi kebangkitan ekonomi bangsa. 

“Mari kita teruskan persatuan dan kesatuan nasional untuk terus berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama-sama,” tutup Menhan.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam keterangan pers tersebut, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, KSAD, KSAL, dan KSAU. 

(Taufan). SN

Sambangi SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Wakapolri Laksanakan Bakti Sosial Dan Forkopimda Kabupaten Bogor

BOGOR,SN - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo, melaksanakan kegiatan bakti sosial di SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Rabu (27/8/2025).

Pengamanan kegiatan dipimpin langsung Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan bersama jajaran. Personel Polres Bogor turut memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hadir.

Wakapolri hadir bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan,  serta Pejabat Tinggi Mabes Polri dan Polda Jabar. Forkopimda Kabupaten Bogor juga hadir, di antaranya Bupati Bogor Rudy Susmanto, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Satra Winara dan Kajari Kabupaten Bogor,  Irwanuddin Tadjuddin.

Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, dan penayangan video progres pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara. 

Dalam sambutannya, Karowatpers SSDM Polri menyampaikan bahwa, "Sekolah tersebut dilengkapi fasilitas modern seperti perpustakaan, tempat ibadah, dan kantin, serta berharap peresmian dapat dilakukan oleh Presiden RI," kata Brigjen Pol. Budhi Herdi Susianto.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Wakapolri menyerahkan bingkisan bakti sosial secara simbolis kepada masyarakat. 

"Suasana penuh kehangatan terlihat dari senyum warga penerima bantuan, mencerminkan semangat kebersamaan Polri dengan masyarakat," ujar Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Selain itu, Wakapolri bersama jajaran juga meninjau langsung pelaksanaan bakti sosial dan bakti kesehatan yang digelar di lokasi. Kegiatan ini berjalan lancar berkat sinergi antara Polres Bogor, TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat.

 

(Sofyan) SN

Ketua Dewan Pembina SMSI : Program Sekolah Rakyat Adalah Solusi Tepat Atasi Kemiskinan Ekstrem Dan Putus Sekolah

JAKARTA, SN - Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Dr Harris Arthur Hedar, SH, MH memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang konkret mewujudkan pendirian sekolah rakyat di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta itu, program tersebut dirancang untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan putus sekolah dengan pendekatan yang holistik. Karena dampak yang dihasilkan bukan saja untuk siswa, tetapi juga keluarga dan masyarakat.

“Pendekatan yang holistik itu memiliki tujuan inti, yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Karena keluarga miskin dengan anak putus sekolah, sangat mungkin akan menghasilkan generasi miskin berikutnya. Disinilah nilai strategis dari program ini,” tukasnya, Rabu (27/8/2025).

Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini menilai, pendidikan model asrama untuk anak-anak miskin dan putus sekolah bukan hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga peningkatan taraf hidup anak-anak, melalui fasilitas akomodasi dan nutrisi yang layak.

“Tentu terjadi peningkatan kualitas hidup, karena selain pendidikan akademik, sekolah dengan model asrama selain menjamin akomodasi dan nutrisi, juga membina karakter, sehingga outputnya adalah individu yang lebih sehat, terampil, dan berdaya saing,” tandasnya.

Oleh karena itu ia berharap, bangsa ini memandang dengan jernih dan obyektif, bahwa apa yang dicanangkan dan diwujudkan Presiden Prabowo bermuara kepada satu tujuan, yaitu membangun ketahanan nasional. Dan itu modal utama untuk Indonesia bangkit.

“Salah satu ketahanan nasional kan kualitas sumber daya manusia. Ini yang dicapai melalui pendirian sekolah rakyat dan program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil. Selain ketahanan energi dan pangan serta pertanahan keamanan yang menjadi concern presiden,” urai Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI).

Dirinya yakin, jika program ini terus berjalan dan berkembang sampai ke Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), maka peta jalan Indonesia maju semakin optimis akan dapat dicapai.

 

 

(*) SN

 

"Aksi Brutal Demo Mahasiswa Dan Buruh 2025 Terindikasi Disusupi Penunggang Liar" Oleh : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

SALAKANAGARA NEWS (OPINI) - Ribuan massa mengepung Gedung DPR pada 25 Agustus 2025. Dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja harian tumpah ruah menyuarakan frustrasi. Pemicu awalnya kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap mencolok di tengah beban hidup rakyat. Namun cepat meluas. Tuntutannya ekstrem: pembubaran DPR, hukuman mati koruptor, pengesahan UU perampasan aset. Tak sedikit poster bertuliskan “Turunkan Prabowo” berkibar di tengah kerumunan.

Demo ini berlangsung dari pagi hingga malam. Slipi, Pejompongan, hingga Jalan Gatot Subroto berubah jadi arena bentrokan. Massa merusak fasilitas, memblokir jalan, melumpuhkan transportasi umum seperti KRL dan TransJakarta. Anehnya, aparat bersikap relatif lunak. Tak ada korban jiwa. Tidak represif dan beringas, seperti biasanya.

Pertanyaan pun muncul: mengapa pola pengamanan kali ini berbeda? Lebih janggal lagi, seruan aksi menyebar masif lewat media sosial tanpa koordinator jelas. Sejumlah televisi swasta menayangkan siaran langsung berjam-jam tanpa jeda iklan. Seakan ada “remote control” yang mengatur panggung. Ada blocking time? Berapa biayanya? Apakah ini murni gerakan organik, atau ada pihak yang sengaja mengamplifikasi?

Ada Geng Solo di balik demo? Anda pasti tahu Geng Solo, kan? Bukan rahasia, sebagian elite politik dan menteri di kabinet Prabowo masih "menyembah" Jokowi. Mereka masih secara rutin sowan ke Solo. Terutama saat Prabowo melawat ke luar negeri.  Mereka berpengaruh.  Lihai memainkan opini. Piawai mengatur dan memanfaatkan momentum.

Orkestrasi Kontroversial

Rangkaian kebijakan kontroversial belakangan kian memperkuat dugaan itu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer. Rakyat antre berjam-jam. Bahkan ada yang meninggal karena kelelahan. Kebijakan sama sekali tak bijak itu akhirnya memang dibatalkan atas arahan Prabowo. Tapi luka sosial sudah telanjur terjadi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga bikin gaduh. Empat pulau di Aceh Singkil awcraa sepihak ditetapkan masuk Provinsi Sumatera Utara. Publik Aceh murka. Gubernur Muzakir Manaf menulis surat terbuka kepada Presiden. "Pulau Kami Harga Diri Kami," begitu judulnya. Potensi konflik horizontal terbuka. Setelah protes besar, Tito merevisi.

Begitu pula PPATK yang memblokir jutaan rekening rakyat sejak Mei 2025. Dalihnya cegah kejahatan keuangan, tapi justru memutus akses dana masyarakat kecil. Ada biaya Rp100. 000 untuk membuka blokir rekening. Duit lagi!

Sri Mulyani tak kalah heboh. Penerapan pajak di bawah arahan Kemenkeu dianggap menjerat rakyat. Bahkan sampai absurd: royalti atas rekaman suara jangkrik dan kicau burung di tempat usaha, yang dikelola LMKN, membebani pelaku UMKM. Semua dan semua dikenai pajak. Guyon publik menyebut, cuma kentut dan buang ludah yang belum kena pajak.

Di sisi lain, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan semua tanah milik negara. Ucapan sarkastiknya, “emang mbahmu bisa bikin tanah?”, memicu amarah. Meski kemudian minta maaf, citra pemerintah telanjur tercoreng.

Pola yang sama terlihat. Kebijakan lahir, rakyat marah, kemudian direvisi. Tapi dampak sosial dan politik sudah ditanam. Pertanyaannya: apakah ini hanya inkompetensi, atau memang orkestrasi sistematis untuk membusukkan pemerintahan Prabowo dari dalam?

Indikasi menguat ketika PSI belakangan rajin menggaungkan narasi pemakzulan. Elite mereka lantang menuding Prabowo gagal, seperti yang beredar di X. Kini, di jalanan, poster “Turunkan Prabowo” tiba-tiba muncul. Apakah kebetulan? Atau ada koneksi senyap antara narasi elit dan gerakan massa?

Hipotesisnya jelas: ciptakan narasi kegagalan Prabowo. Kalau bisa, kaitkan dengan isu kesehatan dan ketidakpekaan terhadap rakyat. Ujungnya membuka jalan bagi Gibran naik ke kursi tertinggi lewat jalur pemakzulan atau transisi politik paksa.

Turunkan Prabowo Naikkan Gibran

Pola, jejak, dan keterhubungan narasi sulit diabaikan. Ada aksi di jalan. Ada PSI yang rajin bunyi pemakzulkan Prabowo. Ada gerombolan menteri yang membusukkan dari dalam. Dan, ada "Solo" sebagai komandan. Seperti puzzle yang belum lengkap. Tapi gambar besar mulai terbentuk. Ini perlu investigasi independen untuk mengungkap kebenaran.

Yang pasti, aksi 25 Agustus adalah alarm keras. Prabowo harus sadar, rakyat benar-benar terhimpit. Pajak mencekik, harga melambung, subsidi semrawut. Amarah bisa meledak kapan saja, dengan atau tanpa komando. Jika ia biarkan pengaruh lama bercokol, reputasinya akan terus digerus.

Solusinya dua arah. Pertama, bersihkan kabinet dari figur bermasalah. Jangan biarkan menteri-menteri yang titipan penguasa lama menjerumuskan pemerintahan. Kedua, turun langsung ke rakyat. Dengarkan keluh kesahnya. Kurangi pajak berat, sederhanakan regulasi, percepat bantuan sosial. Wujudkan transparansi dan percepat UU perampasan aset. Itu akan jadi bukti nyata keberpihakan pada rakyat kecil.

Demo 25 Agustus adalah cermin. Apakah kita biarkan ketidakpuasan menjelma konflik? Atau kita jadikan katalis perubahan? Jawabannya ada pada kepemimpinan tegas, dialog bijak, dan keberanian membersihkan sisa-sisa Geng Solo dari lingkar kekuasaan.

 

 

JAKARTA, 26 Agustus 2025

 

 

(Edy Mulyadi) SN

  Wartawan Senior

 

Kunjungan Kerja Ke Saigon CO.OP di Vietnam, Soeryo: INKOPKAR Garap Sektor Ritel Dan Lakukan Kerjasama Antar Koperasi Se-ASEAN

JAKARTA, SN - Induk Koperasi Karyawan (INKOPKAR) Indonesia melakukan langkah strategis di dunia perkoperasian di ASEAN. Dimana menggelar kunjungan kerja ke Saigon CO.OP, yang berlokasi di Ho Chi Minh, Vietnam, Selasa (19/8/2025). Saigon CO.OP, salah satu koperasi ritel terbesar di Vietnam.

Kunjungan dipimpin oleh Ketua Umum INKOPKAR Soeryo dan didampingi oleh Wakil Ketua Umum Bidang Publikasi dan Komunikasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Pusat, Teguh Eko Prastyono.

Soeryo mengatakan secara keseluruhan INKOPKAR melakukan kunjungan ke Vietnam selama lima hari yakni tanggal 18-22 Agustus 2025.

Dalam pertemuan tersebut, INKOPKAR berharap dapat belajar sekaligus menjalin kerja sama dengan Saigon CO.OP, khususnya dalam mengembangkan usaha di bidang ritel.

Saigon CO.OP dikenal sukses dengan jaringan usahanya seperti CO.OPmart, CO.OP Food, dan CO.OPXtra, yang menampung produk anggota dan UMKM lokal Vietnam.

“Ke depan, kami berharap dapat meniru sekaligus membuka peluang kerja sama, baik di sektor ritel maupun antar koperasi se-ASEAN. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi berkoperasi di Tanah Air,” ujar Soeryo dalam siaran persnya, Rabu (20/8/2025).

Saigon CO.OP menyambut baik peluang kolaborasi tersebut, dan menyatakan siap menjalin kerja sama di bidang pendidikan manajemen ritel, pariwisata, perikanan, pertanian, perkebunan, hingga peternakan, termasuk pengolahan produk turunan yang nantinya bisa dipasarkan melalui jaringan CO.OPmart dan CO.OPXtra.

“Koperasi Indonesia harus berbenah diri, harus bangkit,” tegas Teguh Eko Prastyono.

Eko berharap kunjungan kerja ini menjadi pintu masuk bagi koperasi Indonesia untuk memperluas jejaring bisnis dan memperkuat posisi koperasi di kawasan ASEAN.

Untuk diketahui, INKOPKAR merupakan organisasi koperasi karyawan dengan jumlah anggotanya berjumlah 20 juta tersebar di seluruh wilayah Indonesia, jauh lebih besar dari Saigon CO.OP yang hanya memiliki 4 juta anggota. Koperasi ini memiliki potensi sangat besar sebagai koperasi konsumen.

 

 

(Svafrudin) SN

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Mengaku Optimistis Terhadap Komitmen Presiden Melanjutkan Efisiensi Anggaran Pada 2026

JAKARTA, SN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku optimistis dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto melanjutkan efisiensi anggaran pada 2026. Diyakini berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

"Tadi kita sudah lihat angka-angkanya sehingga kita optimis, kalau (kebijakan efisiensi) itu dijalankan dengan baik dan benar, yang (pasti akan berdampak) langsung ke masyarakat. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan akan tepat sasaran," jelas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Sejatinya, kata Dasco, konsep efisiensi anggaran dapat dipandang sebagai relokasi anggaran. Intinya, porsi belanja pemerintah tidak berkurang. Karena penting agar perputaran perekonomian bisa terus menggeliat.

"Jadi di satu kementerian itu ada mungkin pengurangan, tapi kemudian dipindahkan kepada kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat untuk masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan, pemerintah bakal melanjutkan efisiensi anggaran di tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam pidato soal RAPBN 2026 di Sidang Tahunan MPR/DPR RI.

"Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi," kata Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Efisiensi anggaran ucap Prabowo, dilakukan untuk menekan defisit fiskal. Bahkan ia ingin defisit fiskal menjadi tidak ada sama sekali pada tahun 2027 maupun tahun 2028. Padahal biasanya, APBN setiap tahun tetap menyisakan ruang untuk rentang defisit.

"Sehingga defisit ini ingin kita tekan sekecil mungkin. Harapan saya, cita-cita saya, untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisit," tegasnya.

Menurut Prabowo, hal itu akan terjadi dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk seluruh kekuatan politik di Indonesia.

Tak hanya itu, Prabowo menyatakan pemerintah harus berani melihat dan menangani kebocoran anggaran. "Negara kita besar, makmur. Kalau kita atur dengan baik, semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati," jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif sehingga belanja negara, tidak melulu hanya mengandalkan APBN.

"Untuk itu, APBN harus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan," tandas Prabowo.

 

 

(Syafrudin) SN