Ketua MPR RI Secara Resmi Menerima Surat Pengunduran Diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung Nusantara III, Jakarta

JAKARTA, SALAKANAGARA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Kedatangan Gibran disambut langsung oleh Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani bersama jajaran Wakil Ketua MPR RI,(12/11/2026). 

Turut mendampingi Ahmad Muzani dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, S.E.; Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A.; Drs. H. Kahar Muzakir; Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.; Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.; Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc.; serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H. Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI.

“Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR RI, yakni untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ahmad Muzani kemudian membacakan pokok isi surat pengunduran diri tersebut. Dalam surat itu, Gibran menyatakan mengundurkan diri atas permintaan sendiri tanpa mencantumkan alasan spesifik.

“Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” sambung Ahmad Muzani saat membacakan surat tersebut.
Usai menerima surat pada pukul 11.26 WIB, pimpinan MPR RI langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim). 

Hasil Rapim memutuskan untuk segera menindaklanjuti permohonan tersebut melalui Rapat Gabungan (Ragab) yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 13 November 2026.

“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal. Pada hari Jumat, kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR. Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat, pukul 14.00 WIB besok siang,” jelasnya.

Ahmad Muzani menuturkan bahwa Rapat Gabungan tersebut akan memfokuskan pembahasan pada empat agenda utama. Pertama, menetapkan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Kedua, menyepakati agar pimpinan MPR segera bersurat kepada Presiden RI untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.

Ketiga, membentuk tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden. Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR.

“Keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR. Itulah ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok pukul 14.00 WIB,” sambungnya.

Dengan diterimanya surat tersebut, Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden RI terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, mengalami kekosongan. Sesuai konstitusi, MPR RI memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.

“Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut,” tegasnya.

Melalui surat tersebut, Gibran juga meminta agar proses pengunduran dirinya segera diproses oleh MPR RI sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, melalui MPR RI, Gibran menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia.

“Melalui Majelis, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” papar Gibran dalam isi surat tersebut.

Ahmad Muzani menambahkan, MPR RI akan menindaklanjuti surat tersebut, termasuk dengan meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.

Pengajuan dua nama tersebut, menurutnya, dilakukan paling lambat 14 hari setelah surat permintaan dari MPR diterbitkan.

“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri, dan beliau meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh MPR RI. Nanti selaku Presiden memberikan dua nama setelah dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden dalam 14 hari,” pungkas Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani. 

(Red) SN

Desa Srijaya Adakan Sertijab, Kades Terpilih Targetkan CSR : 'APBD Kab.Bekasi Gak Mungkin Bisa Mensejahterakan Masyarakat Saya!'

KABUPATEN BEKASI, SALAKANAGARA - Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pj Kepala Desa Srijaya, Mohammad Tarsa kepada Kepala Desa terpilih periode 2026-2034, H Isin SE yang diadakan di Aula Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Jum'at (6/11/2026) Siang.

 
Kegiatan berjalan lancar dan kondusif serta dihadiri oleh PJ Kepala Desa beserta jajaran, pihak Kecamatan Tambun Utara, Kades terpilih periode 2026-2034 beserta keluarga dan simpatisan, Ketua BPD Srijaya beserta anggota, Babinsa, Babinkamtibmas, Karang Taruna, para Kadus, Para Ketua Rt dan Rw se Desa Srijaya, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Desa Srijaya.

Dalam keterangannya, Kades Srijaya  terpilih periode 2026-2034,  mengutarakan secara terbuka kesan dan pesannya terkait Sertijab Kepala Desa Srijaya.

" Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada PJ Desa Srijaya yang telah membantu Desa saya yang mungkin saya harus meneruskan kegiatan beliau, kinerja beliau yang saya lihat bagus juga gerakan beliau untuk memajukan Desa Srijaya ini. Mangkanya saya berkomitmen unyuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang memang sudah ada. Yang belum nanti kita adakan juga apa-apa yang nanti perlu untuk menyentuh ke masyarakat itu sendiri, mangkanya saya ingin Srijaya ini lebih baik lagi dan lebih maju lagi dan lebih sejahtera, khususnya untuk masyarakat Desa Srijaya ini," ujar H Isin SE kepada wartawan diruangannya usai acara berlangsung, (6/11) Siang.

Ia juga mengutarakan tentang kendala yang dihadapinya dalam Tata Kelola Desa Srijaya sebelumnya berdasarkan pengalamannya menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Srijaya.

"Kendalanya adalah pada saat kita menjadi Sekdes itu berkomunikasi kayaknya agak kurang, karena memang  keterbatasan saya sebagai Sekdes tidak leluasa untuk menyampaikan barangkali aspirasi yang memang masyarakat keluhkan dan saya sekarang sudah menjadi Kepala Desa nanti akan saya teruskan yang tadinya kurang baik akan saya alihkan untuk menjadi baik, " ungkapnya.

Terkait mengenai berbagai program yang berskala prioritas. Kades terpilih menitik beratkan pada dua target prioritas.

"Prioritasnya adalah yang pertama yaitu Dana Kematian, yang akan kami prioritaskan misalkan ada warga kami yang meninggal dan ngajiin dan sebagainya, itu akan saya prioritaskan dan saya tanggungjawab bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena orang meninggal itukan enggak tau kapan dan sebagainya, enggak tau dia punya duit atau tidak... nah itu saya tersentuh dari situ, makanya saya berkomitmen untuk memprioritaskan  itu dan para ustad dan guru-guru yang nanti akan saya ajak musyawarah terkait tentang itu, "bebernya.

" Kedua prioritas juga adalah di infrastrukturnya agat semua warga, aktifitasnya mau itu bekerja dan sebagainya, kalau dari infrastrukturnya berkurang pasti tersendat juga, mangkanya saya akan prioritaskan di infrastrukturnya dan saluran airnya juga melalui Musrenbang, " imbuhnya.

Pesimis Dengan APBD, Targetkan CSR

Kades Srijaya terpilih mengaku tidak banyak berharap dari Anggaran APBD, kendati ber motto Bekasi Maju, Bekasi Sejahtera dengan Bupati Bekasi yang baru ter lantik, Dr Asep Surya Atmaja. Namun dinilai tidak dapat menjadi jaminan dan acuan bahwa, dapat mensejahterakan warga Desanya. 

"Harapan saya sih,. ya mungkin Bupati sudah menyampaikan sesuai dengan background Bekasi adalah Bekasi Maju dan Sejahtera. Nah kalau kita melihat dari anggaran yang ada.. kita enggak mungkin. Tapi saya sudah sampaikan sebelum ini juga bahwa, saya harus mencari donatur lainnya diantaranya Dana CSR dan sebagainya untuk mendorong percepatan perekonomian  di Desa kami, tentunya kita harus bekerjasama dengan pihak Klien yaitu swasta... di luar dari APBD dan APBN... karena melihat dari anggaran itu enggak mungkin kita dapat untuk mensejahterakan masyarakat saya karena terbatas. Maka saya cari investor untuk dana tambahan tersebut, "tuturnya.

Skala Prioritas Diadakan, Jangan Ditiadakan

Terkait mengenai pengajuan berbagai aspirasi masyarakat Desa Srijaya  khususnya mengenai pembangunan. Kades terpilih berharap Bupati Bekasi, Dr Asep Surya Atmaja dapat merespon dan merealisasikan. Mengingat kerap kali diajukan dalam skala prioritas pun terkadang tidak ada kejelasannya. 

"Harapan saya sih ke Bupati yang baru, ya tolonglah apabila nanti ada Musrenbang  Prioritas.. ya tolong di usahakan untuk Desa kami yang memang belum terealisasi ajuan pembangunannya. Jadi tolong diadakan... jangan di tiadakan pak Bupati," tegasnya. 

"Ya sesuai dengan background Bekasi itu jangan sampe keluhan masyarakat itu diabaikan. Ya apabila mungkin Kepala Desa se Kabupaten Bekasi mengajukan prioritas sekali lagi ya harus di prioritaskan juga, jangan sampe begitu kita nungguin sekian bulan, sekian tahun ternyata yang turun paling satu kegiatan, kadang sampe kaga dapet pisan,"tandasnya.

Kades terpilih menghimbau kepada warga Desa Srijaya agar mengedepankan persatuan, saling bahu-membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

"Himbauan saya kepada masyarakat Desa Srijaya, siapapun orangnya khususnya Desa Srijaya mari kita bersama-sama membangun, tidak ada orang si A, tidak ada orang si B , ini adalah satu kepemimpinan yang yang memang kita harus bangun bersama. Sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat Srijaya.. yuk kita bareng-bareng membangun Desa Srijaya, "pungkas Kades Srijaya terpilih periode 2026-2034, H Isin SE.

(Iwan Joggie) SN

LSM LPKN Kecam Prilaku Jenderal Sadap Presiden : 'Liar Dan Ilegal, Siapa Dalangnya?, Dananya?, Apakah Pakai Uang Rakyat?

JAKARTA, SALAKANAGARA -  Sebagai Ketua Umum LSM LPKN (Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara), saya tidak hanya melihat kasus ini dari sisi hukum pidana, tapi saya melihatnya dari sisi "KEUANGAN NEGARA DAN KEJAHATAN ANGGARAN."

Jika benar terjadi penyadapan terhadap Presiden RI, para Menteri dan rekan-rekan Media oleh sejumlah oknum Jenderal, maka ada TIGA PERTANYAAN BESAR yang wajib dijawab di hadapan rakyat.

1. DARI SISI LEGALITAS: INI 100% ILEGAL DAN INKONSTITUSIONAL
Mari kita bedah secara hukum.
Penyadapan yang legal di negara ini hanya bisa dilakukan oleh APARAT PENEGAK HUKUM untuk kepentingan penyidikan tindak pidana berat, dan itupun WAJIB ada izin Ketua Pengadilan Negeri. Itu diatur jelas dalam UU ITE Pasal 31, UU Telekomunikasi, dan Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010.

Pertanyaan saya: Apakah ada izin Ketua Pengadilan Negeri untuk menyadap Presiden RI sebagai Kepala Negara? Apakah ada izin untuk menyadap para Menteri aktif? JAWABANNYA PASTI TIDAK ADA!.

Jika tidak ada izin pengadilan, maka ini adalah "PENYADAPAN ILEGAL, PENYADAPAN LIAR, DAN KEJAHATAN SERIUS!". Ini bukan operasi intelijen, ini adalah kejahatan. Presiden adalah objek vital negara yang justru harus dilindungi oleh intelijen, bukan malah menjadi target intelijen.

2. DARI SISI KEUANGAN NEGARA: DARI MANA DANANYA? JANGAN-JANGAN PAKAI UANG RAKYAT!

Ini yang menjadi fokus utama LSM LPKN."Operasi penyadapan skala besar, dengan target Presiden, banyak Menteri, dan puluhan media, membutuhkan alat canggih, server, tim khusus, dan biaya operasional yang tidak kecil. Angkanya bisa puluhan hingga ratusan miliar rupiah."

Pertanyaan keras LSM LPKN : "ALAT SADAP ITU DIBELI PAKAI ANGGARAN APA? OPERASIONALNYA DIBIAYAI DARI POS MANA?

Jangan-jangan ini menggunakan dana APBN? Jangan-jangan menggunakan dana Operasional Intelijen, dana Pengamanan, atau dana Pemeliharaan Alutsista yang diselewengkan? Jika benar menggunakan APBN, maka ini adalah "KORUPSI, PENYALAHGUNAAN WEWENANG, DAN PENGKHIANATAN TERHADAP UANG RAKYAT!".

Uang rakyat yang seharusnya untuk makan bergizi gratis, untuk sekolah, untuk subsidi, malah dipakai untuk menyadap Presiden yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ini biadab!

Oleh karena itu, LSM LPKN secara resmi akan melayangkan surat kepada BPK RI dan Komisi XI DPR RI untuk melakukan "AUDIT FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF" terhadap anggaran intelijen dan anggaran operasional di institusi yang diduga terlibat dalam 2 tahun terakhir. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.

3. DARI SISI AKTOR INTELEKTUAL: "TIDAK MUNGKIN GERAKAN SENDIRI".

Saya Irwan Awaluddin, SH, dengan pengalaman saya, sangat yakin: 'Operasi sebesar ini tidak mungkin dilakukan oleh satu-dua oknum jenderal yang bekerja sendiri. Pasti ada DALANG, ada AKTOR INTELEKTUAL, ada SPONSOR di belakangnya."

Untuk apa mereka menyadap Presiden? Untuk apa mereka menyadap Menteri? Tujuannya hanya satu: "UNTUK MENGENDALIKAN KEBIJAKAN, UNTUK MENYANDERA KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN UNTUK MENJUAL INFORMASI STRATEGIS NEGARA!".

Siapa yang diuntungkan jika Presiden lemah dan tersandera? Siapa yang diuntungkan jika para Menteri takut bicara karena merasa disadap? Jawabannya adalah kelompok oligarki, kelompok pemburu rente, dan kelompok yang ingin negara ini tetap bisa mereka stir dari belakang.
Ini bukan lagi pelanggaran etik, ini adalah "MAKAR HALUS TERSELUBUNG!".

"TUNTUTAN TEGAS LSM LPKN!".

1.  "Presiden harus memerintahkan Audit Total": Perintahkan BPK dan PPATK untuk menelusuri aliran dana pembelian dan operasional alat sadap ilegal tersebut. Sita alatnya.

2.  "Bongkar Aktor Intelektualnya": Tangkap bukan hanya operator di lapangan, tapi tangkap dalangnya. Siapa jenderal yang memerintahkan? Siapa pihak sipil / pengusaha yang membiayai? Ini harus dibuka terang-benderang ke publik.

3.  "Pidanakan dengan Pasal Berlapis": Jangan hanya kode etik. Gunakan UU Penyadapan Ilegal, UU Keuangan Negara (Korupsi APBN), dan UU Keamanan Negara.

LPKN akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami tidak akan membiarkan uang rakyat dipakai untuk mengkhianati rakyat itu sendiri.

PERNYATAAN SIKAP RESMI KETUA UMUM LSM LPKN. No: 01/PS-LPKN/XI/2026

Jakarta, 4 November 2026

(Irwan Awaluddin, SH) SN

Ketua Umum LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN).