Menolak Dikonfirmasi Wartawan Jelek, Kadin LH Syafri Donny Sirait Menghina Pimred Pos Keadilan Kimsan Indra Simaremare Dimuka Umum

KABUPATEN BEKASI, SALAKANAGARA — Dugaan penghinaan, pengusiran, dan perlakuan tidak patut terhadap Pemimpin Redaksi media online Post Keadilan, Kimsan Indra Simaremare oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, berbuntut panjang. Kimsan, yang juga merupakan bagian dari perusahaan pers anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, secara resmi melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Metro Bekasi pada Kamis (8/10/2026). Langkah hukum tersebut ditempuh setelah Kimsan mengaku mengalami perlakuan merendahkan, ucapan bernada penghinaan, hingga pengusiran ketika menjalankan tugas jurnalistik untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala DLH Kabupaten Bekasi.(10/10/2026).

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian sejumlah organisasi pers dan komunitas wartawan di Bekasi Raya. Mereka tengah mempersiapkan Aksi Damai Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Aksi tersebut direncanakan melibatkan ratusan insan pers dari berbagai media, organisasi profesi, kelompok kerja, forum, dan komunitas wartawan.

Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya pada 15 Oktober 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalitas komunikasi pejabat publik, dan membangun hubungan yang lebih sehat antara pemerintah daerah dan insan pers.

"Pejabat publik tidak kebal terhadap kritik. Jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan kedudukan yang memberikan hak untuk merendahkan orang lain. Jika seorang wartawan datang untuk meminta konfirmasi, jawablah dengan data, fakta, dan argumentasi. Jangan membalas pertanyaan jurnalistik dengan perkataan yang merendahkan martabat seseorang," tegas Ketua Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya, Paulus Simalango, SH, (8/10).

Dalam aksi yang direncanakan berlangsung di Kantor Bupati Bekasi, massa akan menyampaikan tuntutan kepada Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, agar mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang terjadi.

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Plt. Bupati Bekasi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.

Peristiwa Tersebut Berawal Dari Konfirmasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Peristiwa bermula pada Selasa (6/10/2026), ketika sejumlah wartawan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta konfirmasi terkait pemberitaan mengenai laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut.

Konfirmasi itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi yang berimbang dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

Namun, berdasarkan keterangan wartawan yang berada di lokasi, situasi yang semestinya menjadi ruang komunikasi profesional antara pejabat publik dan insan pers justru berujung pada perselisihan.

Dalam rekaman video yang beredar, Kepala DLH Kabupaten Bekasi diduga melontarkan sejumlah perkataan bernada merendahkan kepada Kimsan Indra Simaremare.

Peristiwa tersebut kemudian memicu reaksi dari kalangan wartawan karena dinilai berpotensi mencederai etika komunikasi pejabat publik dan penghormatan terhadap profesi jurnalistik.

Kesaksian Wartawan di Lokasi

Salah seorang wartawan yang menyaksikan peristiwa tersebut, Vanaya, memberikan kesaksiannya melalui grup WhatsApp Aksi Damai Wartawan 15 Oktober 2026.

Vanaya menjelaskan bahwa dirinya bersama Jors dari Liputan Berita7 dan Kimsan Indra Simaremare dari PostKeadilan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta keterangan Kepala Dinas mengenai dugaan korupsi yang sebelumnya menjadi pemberitaan.

Menurut Vanaya, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada pegawai sebelum dipersilakan memasuki ruangan Kepala Dinas.
Namun, ketika Kimsan hendak masuk, Syafri Donny Sirait disebut melarangnya.

"Kau jangan masuk, mereka aja, kau jangan," ujar Vanaya menirukan perkataan yang diduga disampaikan Kepala DLH.

Ketika salah seorang wartawan menanyakan alasan pelarangan tersebut, Kepala DLH disebut menjawab:

"Suka hatilah, namanya tuan rumah," tegas Syafri Donny Sirait diruangannya.

Vanaya juga mengungkapkan bahwa, sejumlah perkataan yang menurut kesaksiannya dilontarkan langsung kepada Kimsan Indra Simaremare.

"Saya bicara fakta, kau jelek, bau kali badanmu,"ungkap Syafri Donny Sirait."Kepala Dinas kok bahasanya menghina gitu," potong Kimsan Indra Simaremare.""Saya Tidak Menghina Tapi Memang Dia Sudah Hina !!," tandas Syafri Donny Sirait, 

Bahkan, menurut kesaksian tersebut, situasi semakin memanas ketika Kepala DLH diduga melontarkan kata-kata kasar lainnya dan melakukan tindakan mendorong Kimsan agar meninggalkan ruangan.

Dilanjutkan dengan pengusiran Pimred Pos Keadilan yang dilakukan oleh  Kadin LH bersama staffnya mendorong sambil menghisap rokok diruangan ber AC."Kau, pergi kau. Gua tampar kamu!," tukas Syafri Donny Sirait dibantu staffnya yang merokok.

Tak sampai disitu, pengusiranpun berlanjut sampai tangga.Melalui anak tangga tersebut Kadin LH beserta anak buahnya terus memaksa Pimred Pos Keadilan bersama tim untuk pergi dari kantornya seraya berkata kasar.

"Kau bicara hukum tapi kau tidak mengerti aturan hukum," kata Syafri Donny Sirait,"Lain kali kalau kemari yang rapi sikit."

"Aku bicara baik-baik dengan kau, kau usir aku," kata Kimsan Indra Simaremare

"Heh Tolol  enggak ada hubungannya dengan abang saya...Bego," tegas Syafri Donny Sirait setengah berteriak seraya lambaikan tangan dan kasih ciuman perpisahan.

Kesaksian tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang, termasuk melalui pemeriksaan rekaman video, keterangan para saksi, dan klarifikasi pihak terlapor.

Pemimpin Redaksi Post Keadilan Resmi Tempuh Jalur Hukum
Merasa dirugikan atas peristiwa tersebut, Kimsan Indra Simaremare memilih menempuh mekanisme hukum dengan membuat laporan polisi di Polres Metro Bekasi.

Laporan itu tercatat dengan nomor: LP/B/2576/X/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA. Laporan dibuat pada Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 17.33 WIB.

Pelaporan tersebut merupakan langkah untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perbuatan yang dialami Kimsan.

Pidana Penjara Mengintai Kadin LH Kabupaten Bekasi

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi mengemukakan terkait persoalan tersebut yang menyangkut terhadap  anggotanya.

"Post Keadilan dibawah kepemimpinan Kimsan Indra Simaremare adalah terdaftar sebagai anggota kami dari SMSI Kabupaten Bekasi. Dalam Pasal 8 UU Nomor 40/1999 tentang Pers memang menyatakan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 juga memasukkan penghinaan, kata-kata merendahkan, dan upaya menghalangi kerja wartawan sebagai bentuk kekerasan non-fisik." ujar Irwan Awaluddin SH yang juga sebagai CEO dari Media Hukum Indonesia serta sejumlah Media Cyber lainnya yang tergabung dalam Sekber Media Online saat diminta tanggapannya oleh Awak Media diruangannya, (10/10/2026).

Lanjutnya," Upaya mengkonfirmasi yang dilakukan oleh anggota kami Kimsan Indra Simaremare adalah demi memenuhi Cover Both Side (atau keberimbangan). Dimana hal tersebut adalah prinsip jurnalistik yang mewajibkan wartawan menyajikan informasi dari dua sudut pandang atau pihak yang terlibat, terutama dalam peristiwa yang mengandung konflik."

Ia juga menekankan bahwa, Pejabat publik yang menolak dikonfirmasi oleh jurnalis/wartawan dan justru balik menyerang secara verbal, fisik, maupun intimidasi dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan, denda materiil, hingga sanksi disiplin ASN.

"Tindakan menyerang jurnalis saat bertugas tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi negara," tegasnya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik (termasuk mencari informasi dan konfirmasi).

"Diancam dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun, dengan  denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pejabat publik melekat pada kewajiban menyediakan informasi yang transparan. Berdasarkan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik atau pejabat yang sengaja tidak menyediakan atau menghambat informasi publik yang wajib diumumkan dapat dikenakan:juga Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)," tutur Irwan.

Desak Plt Bupati Periksa Kesehatan Kadin LH Dan Tindak Preventif

"Prilaku kekerasan verbal menyerang fisik dari Kadin LH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait terhadap wartawan tidak bisa dibiarkan oleh pihak Pemkab Bekasi. hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi citra dan cermin Pemkab Bekasi itu sendiri, sebagai Pemerintah Daerah yang santun dan berintegritas. Sebab bagaimanapun juga DLH adalah bagian dari Pemkab Bekasi dibawah kepemimpinan dr.Asep Suryaatmaja selaku Plt Kabupaten Bekasi," bebernya.

"Terkait akan hal yang patut diduga mulai sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan Kadin LH, Syafri Donny Sirait yang berprilaku "Out of Control" tersebut yang dapat terindikasi gejala awal. Kita mengetahui hal itu saat dialami oleh Kimsan Indra Simaremare, mana tahu dialami juga oleh semua karyawan dalam Dinas tersebut dan bahkan dalam rumor yang berkembang di lapangan bahwa prilaku tersebut sudah melekat dalam diri Syafri Donny Sirait dalam kepribadiannya. Sebab bukan tanpa alasan kami mengutarakan hal itu berdasarkan konfirmasi baik namun dibalas dengan caci makian dengan ujaran kebencian, seperti pepatah mengatakan bahwa,"Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba"," terangnya.

'Untuk itu kami dari SMSI mendesak Plt Bupati Bekasi, dr.Asep Surya Atmaja yang juga sebagai dokter dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk segera memeriksa kesehatan mental dari Kadin LH, Syafri Donny Sirait serta melibatkan Satpol PP sebagai tindakan preventif untuk mengamankannya sebelum mulai berkembang lebih jauh dengan menimpuki kendaraan bermotor yang lalu-lalang di area Pemda Bekasi, sebab pepatah mengatakan bahwa,"Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati"....begitulah kura-kura," pungkas Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi, Irwan Awaluddin SH.

Diketahui bahwa, Tindakan preventif adalah segala bentuk upaya atau langkah proaktif yang dilakukan sebelum suatu masalah, pelanggaran hukum, atau gangguan terjadi. Tujuannya adalah mengantisipasi risiko, menghilangkan faktor penyebab, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

(Red/Iwan Joggie) SN

 

 

Kampanye Digelar Cakades Jejalen Jaya Nomor Urut Satu Mikaja O'an, Pendukung : Pilih Pemimpin Yang Bisa Dipegang Omongannya !

KABUPATEN BEKASI, SALAKANAGARA - Calon Kepala Desa (Cakades) Jejalen Jaya nomor urut satu, Mikaja O'an beserta Tim Sukses menggelar kampanye Pilkades terjadwal, pada Selasa (15/9/2026) pagi pukul 8:00 hingga selesai di seantero Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

 
Terpantau antusias para pendukung Cakades nomor urut satu sangat kuat. Terbukti membludaknya para pendukung dan simpatisan yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut, dengan menggunakan atribut kaos putih ditambahkan kerudung biru bagi para pendukung wanita."Nomor satu, menang..menang..menang, Mikaja menang..menang..menang," ujar para pendukung berteriak seraya berjalan beriringan dalam kampanye tersebut."Pilih Pemimpin yang bisa dipegang omongannya..pilih nomor satu," sahut para pendukung lainnya berteriak.

Kegiatan kampanye berjalan lancar aman dan kondusif. Tampak pihak Panitia Pilkades beserta jajaran, Ketua BPD beserta anggota, Babinsa, Babinkamtibmas dan pihak Linmas Desa Jejalen Jaya turut mengawal jalannya Kampanye Pilkades nomor urut satu, Mikaja O'an.

Kampanye dimulai dari pintu gerbang perum Villa II yang dimulai Selasa pagi pukul 8:00 WIB langsung keliling Desa Jejalen Jaya dan kembali ke Villa II siang hari. Acara dilanjutkan setelah makan siang bersama dengan penyampaian pidato Calon Kepala Desa dan Tim Sukses di panggung yang telah dipersiapkan. Dihadapan ratusan pendukungnya Cakades dan Tim Sukses meminta agar para pendukungnya mencoblos nomor urut satu, Mikaja O'an pada 20 September 2026 mendatang di TPS, "Jangan lupa coblos nomor satu, Mikaja O'an di TPS," kata mereka. Kemudian acara kempanya tersebut diakhiri dengan bersuka ria bersama diiringi musik yang telah disediakan Tim Sukses.

Dalam keterangannya Cakades Jejalen Jaya nomor urut satu mengatakan bahwa, "Alhamdulilah kampanye berjalan lancar berkat semuanya yang mendukung saya baik dari keluarga, Tim Sukses serta para relawan dan pendukung serta simpatisan," ujar Cakades MIkaja O'an.

Ditanyakan tentang Visi kedepan dalam membangun Desa?

"Visi saya membentuk Desa Cerdas, Sehat, Melayani dan Pembangunan Berkelanjutan," terangnya.

"Dengan program unggulan ; Pelayanan Cepat, Pendidikan Maju dan Pelayanan Kesehatan Dekat. Namun program prioritas kami terkendala bangun Puskesmas tapi lahan Fasos Fasum perumahan belum diserahkan developer ke Pemkab Bekasi, ungkapnya.

Ia juga menawarkan solusi tegas dan terukur terkait persoalan Fasos-Fasum Perumahan yang belum di serah terimakan ke pihak Pemerintah Daerah.

"Kami akan membentuk Satgas PSU: Data semua perumahan yang mangkir serah terima.Kami berupaya untuk menekan Developer dengan panggilan resmi, mediasi bersama Disperkim dan Dinkes Kabupaten Bekasi. Sesuai Permendagri No.9/2009.Kawal berkas sampai jadi aset Pemkab dan masuk anggaran pembangunan Puskesmas.Sambil menunggu, lobi pinjam pakai lahan untuk Pustu Sementara," paparnya.

"Saya menargetkan Tahun ke-2-3 Lahan Clear, Tahun ke-3-4 Puskesmas dapat beroperasi, dan saya optimis dapat memenangkan Pilkades Jejalen Jaya kali ini," pungkas Cakades nomor urut satu, Mikaja O'an.

(Iwan Joggie) SN

Bekali 635 Mahasiswa Baru UNMUHA,Kepala BNNP Aceh : Waspadai Modus Narkoba melalui Liquid Vape

BANDA ACEH, SALAKANAGARA , Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, memberikan pembekalan kepada 635 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) dalam rangka Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2026/2027.(9/9/2026).

Kepala BNNP Aceh menyampaikan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perkembangan modus baru narkoba, wawasan kebangsaan,  serta bahaya radikalisme.

Kepala BNNP Aceh menekankan bahwa narkotika merupakan salah satu ancaman serius bagi generasi muda.

"Karena tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga dapat merusak pendidikan, produktivitas, masa depan, serta ketahanan bangsa. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa perlu memiliki pengetahuan dan ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh maupun terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika," tekannya dalam pembekalan 635 mahasiswa baru dalam rangka Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2026/2027, (8/9/2026).

"Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penyampaian materi adalah perkembangan "Modus Baru Penyalahgunaan Narkotika Melalui Liquid Vape Atau Rokok Elektrik'," ungkapnya.

Perkembangan teknologi dan tren gaya hidup generasi muda dapat dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika untuk menyamarkan zat berbahaya dalam produk yang menyerupai liquid vape biasa.

"Liquid vape ilegal dapat disalahgunakan sebagai media yang mengandung berbagai zat psikoaktif dan narkotika, di antaranya ; sabu dalam bentuk cair, cannabis atau ganja cair, etomidate, dan ketamin. Modus tersebut perlu diwaspadai karena secara tampilan produk dapat menyerupai liquid vape pada umumnya sehingga berpotensi mengecoh masyarakat, khususnya generasi muda," terang Kepala BNNP Aceh.

Iya juga berpesan agar jangan mudah menerima, membeli, apalagi mencoba liquid vape yang tidak jelas asal-usul dan kandungannya.

"Modus penyalahgunaan narkotika terus berkembang dan memanfaatkan tren yang digemari generasi muda, katanya.
Mahasiswa juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai tawaran narkotika melalui media sosial maupun lingkungan pertemanan.

"Kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan keberanian untuk mengatakan tidak terhadap narkoba dinilai penting sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan diri mahasiswa," tegas Dedy.

Selain persoalan narkotika, Kepala BNNP Aceh mengingatkan mahasiswa mengenai ancaman "Radikalisme dan Intoleransi" yang juga dapat memengaruhi generasi muda.

"Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan calon pemimpin bangsa diharapkan mampu berpikir kritis serta tidak mudah terpengaruh oleh propaganda, narasi, informasi, maupun ajakan dari pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab," tukas Tabrani.

"Mahasiswa perlu memiliki jiwa nasionalisme yang kuat agar tidak mudah dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Perkuat rasa cinta tanah air, pahami nilai-nilai Pancasila, dan tetap kritis terhadap setiap informasi maupun ajakan yang diterima,” sambungnya.

Menurutnya, penguatan nasionalisme menjadi penting di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Mahasiswa tidak boleh menerima setiap informasi secara mentah, tetapi harus mampu melakukan verifikasi, memahami konteks, dan menyaring informasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa.

"Bela negara tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan pertahanan secara fisik. Bagi mahasiswa, bela negara dapat diwujudkan melalui belajar dengan sungguh-sungguh, berprestasi, disiplin, menjaga integritas, menaati aturan, menghormati perbedaan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjauhi narkotika," beber Dedy.

Kepala BNNP Aceh mengajak seluruh mahasiswa baru UNMUHA untuk menjadi "Agen Perubahan (Agent of Change)" yang mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan kampus dan masyarakat, sekaligus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang toleran, nasionalis, sehat, produktif, dan bebas narkoba.

Pembekalan kepada 635 mahasiswa baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa sehingga memperkuat ketahanan generasi muda dalam menghadapi ancaman narkotika, radikalisme, intoleransi, serta berbagai informasi yang dapat mengganggu persatuan dan masa depan bangsa.

"Kegiatan juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BNNP Aceh dan Universitas Muhammadiyah Aceh dalam mendukung pelaksanaan "Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)" serta membangun generasi muda Aceh yang sehat, berkarakter, nasionalis, dan berprestasi," pungkas Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani,

(Cut Purnama) SN

Dinilai Hanya Bisa Plagiat Dan Copy Paste Berita Tanpa Izin, APJI Sebut, sergapreborn.id Tak Miliki Kapasitas Kategori Media "Kucing Kurap!!"

JAKARTA, SALAKANAGARA - Tak terima dengan prilaku media sergapreborn.id yang dinilai telah melakukan Plagiat (Plagiarisme) Copy paste  tanpa izin secara menyeluruh pemberitaan Pilkades untuk wilayah Kabupaten Bekasi dari publikasi media pelitarakyat.online dan  tarumanagaranews.online menuai berbagai kecaman keras dari berbagai pihak, baik pihak redaksi maupun organisasi pers, (8/9/2026).

Pasalnya saat penayangan berita berjudul "Desa Tambun Gelar Pendaftaran Bacakades ke Lima, Ja'ut Sarja Winata Tantang Periksa Dokumen Bagi Lawan Politik Tak Puas" oleh media pelitarakyat.online dan "Tampil Kedua Kalinya, Kumpul Zebra Daftar Bacakades Siap Tanding Pilkades 2026, Target Benahi PR Dan Buat Jejalen Jaya Semakin Maju Berkembang" oleh tarumanagaranews.online muncul kemudian diketahui melalui goggle ada pemberitaan yang berjudul sama dengan foto yang sama namun ditayangkan oleh media sergapreborn.id tanpa ada komunikasi kepada pihak media terkait, alih-alih justru ditambahkan penulis berita adalah Udin ( Udin Sirajudin) Kabiro Kab/Kota Bekasi.Sehingga menimbulkan tanda tanya besar bagi pihak yang dirugikan.

Media sergapreborn.id yang berada  dibawah naungan PT.MEDIA SERGAP REBORN NUSANTARA (Nomor : AHU-014266.AH.01.30.Tahun 2024) dengan beralamat Redaksi Pusat di Jl. Kihajar Dewantoro, Nurul Huda III No. 27 Ciputat Tangerang-Banten,/ SPRI – Jln Letjen R.Suprapto Ruko Cempaka Mas Barat Blok C No 7 – Jakarta Pusat. (10640) tersebut dinilai sebagai media yang tidak memiliki kapasitas dan profesionalisme dalam menjaga marwah pers. Dimana hal tersebut telah termaktub dalam UU Pers Th 1999.

Terkait kronologi persoalan Plagiat (Copy paste) tanpa izin yang dilakukan media sergapreborn.id.

Media pelitarakyat.online dan tarumanagaranews.online melalui penanggungjawab pemberitaan Irwan Awaluddin SH menegaskan bahwa, pihaknya telah menghubungi redaksi sergapreborn.id untuk meminta penjelasan terkait hal itu, namun tidak ada itikat baik dari pihak redaksi sergapreborn.id.untuk memberikan penjelasan maupun permohonan maaf.

"Kami berusaha menghubungi redaksi sergapreborn.id untuk minta penjelasan kepada Helmi Purnama SH selaku Pimpinan Umum media sergapreborn.id (Sesuai tertera di Box Redaksi) namun Ia mengatakan bahwa  Pimred media sergapreborn.id akan Ia komunikasikan bersama Udin Kabiro Kab.Bekasi dan dia ada di RS (Rumah Sakit-Red) melalui Whatsapp Call dengan waktu tunggu 1x24 jam. Namun hingga berita ini diturunkan Helmi Purnama SH tidak pernah lagi menjawab Whatsapp Call dan Message dari kami, "ungkap peraih SKW Utama dari UKW Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Pemerintah Republik Indonesia. 

"Pemberitaan yang ditayangkan merupakan hasil kerjasama dan permintaan publikasi dari pihak para nara sumber, panitia pilkades dengan pihak kami, agar ditayangkan 4 (Empat) media diantaranya : harianindonesia.online, pelitarakyat.online , tarumanagaranews.online dan mediamegapolitan.online yang justru menimbulkan kebingungan dari pihak narasumber dan panitia pilkades. sehingga hal tersebut memunculkan kerugian baik moriil maupun materiil bagi media-media di kami termasuk terkait dengan algoritma digital media ,"tuturnya.

Pihaknya juga akan menindak lanjuti dengan saluran yang ada untuk memberikan edukasi dan efek jera kepada media sergapreborn.id agar mengerti tentang Kode Etik Jurnalis (KEJ) dan UU Pers Th 1999.

" Pihak kita juga akan segera melaporkan ke Dewan Pers terkait prilaku sergapreborn.id yang secara serampangan merusak tatanan aturan yang sudah ditetapkan pada UU Pers Th 1999 yang jelas-jelas memelihara para kru media yang memalukan dan tak beretika, " pungkas kordinator dan penanggungjawab di Sekber Media, Irwan Awaluddin SH.

sergapreborn.id Kategori Media Kelas Kacang- Kacangan

Kecaman keras muncul dari Ketua Umum Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia (APJI) yang menyatakan dengan tegas bahwa, Media yang pelihara wartawan berwatak Plagiat (Copy paste) tanpa izin berjamaah dengan Pimred nya merupakan media kelas kacang-kacangan.

 
Ketum APJI tegaskan, "Media yang berprilaku lebih mengutamakan Plagiat dan Copy paste tanpa izin dalam setiap penulisan berita  terhadap para wartawannya dan disetujui Pemred nya seperti pada media sergapreborn.id tentu menjadi preseden buruk bagi dunia kewartawanan (Jurnalisme). Prilaku tersebut dapat dikategorikan masuk dalam media kelas kacang-kacangan seperti kacang goreng, kacang sukro, kacang asin, kacang rebus dan kacang garing, " tegas D Silalahi.

Gaya "Kucing Kurap" dan "Kadal Buntung" sergapreborn.id

"Saya menduga media sergapreborn.id dengan tidak menggubris terhadap komplain para pihak yang merasa dirugikan menunjukan bahwa sergapreborn.id telah menggunakan gaya " Kucing Kurap" dan "Kadal Buntung" dalam menghadapi persoalan Plagiat dan Copy paste yang dilakukan wartawan sergapreborn.id dengan memunculkan ketidak profesionalan dan ketidak berintegritas serta ketidak berkapasitas nya sergapreborn.id dalam eksistensinya di dunia jurnalistik, " beber laki-laki yang telah malang melintang dan mengenyam asam, garam serta sambal terasi dunia kewartawanan itu.

APJI Desak Dewan Pers Segera Tindak Tegas sergapreborn.id

"Kami APJI meminta kepada Dewan Pers agar segera mengambil tindakan tegas terhadap media sergapreborn.id yang telah jelas-jelas mencoreng kredibilitas dan integritas serta eksistensi profesi wartawan dan media di Indonesia, " tandas Ketua Umum Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia (APJI), D Silalahi dengan nada tinggi penuh kegeraman disertai sorotan tajam kedua matanya.

Diketahui bersama bahwa Ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik tindakan plagiat atau plagiarisme merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Dalam Pasal Larangan: Dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia (berdasarkan aturan Dewan Pers), secara tegas disebutkan bahwa wartawan Indonesia dilarang melakukan plagiat atau menjiplak karya jurnalistik milik pihak lain.

Merusak Integritas: Pelaku plagiat dianggap tidak memiliki integritas dan profesionalisme sebagai insan pers.

Sanksi: Pelanggaran ini dapat memicu sanksi dari organisasi kewartawanan atau Dewan Pers bagi media maupun jurnalis yang bersangkutan

(Iwan Joggie) SN

Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa : SMSI Berkomitmen Untuk Tetap Menjaga Stabilitas Nasional Dan Keutuhan Negara

JAKARTA, SALAKANAGARA — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) organisasi yang menaungi pemilik atau CEO Media di Indonesia, dan merupakan konstituen Dewan Pers tetap berkomitmen tinggi sebagai benteng demokrasi. Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa menjadi manifestasi nyata organisasi ini tetap eksis. Bahkan di tengah eskalasi politik yang cenderung mendaki terkait beberapa persoalan kebangsaan menjadi sorotan publik, SMSI menghadirkan terobosan penting, Rabu (19/8/2026).

‘’Kegiatan ini, yakni pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa ibaratnya perjuangan trisula, atau tiga agenda penting sekaligus. Pertama sebagai konsituen Dewan Pers, SMSI hadir sebagai ambasador, duta bangsa untuk menunjukkan pada dunia, Indonesia tetap kondusif. Kedua Pokja Newsroom Jaga Desa merupakan afirmasi atas keberpihak SMSI terhadap masalah pedesaan. Dan, ketiga adalah manifestasi nyata menjaga NKRI dengan desa sebagai entitas yang sangat penting.’’ujar Drs Firdaus, Msi, Ketua SMSI Pusat.

 

Sebagai Ketua organisasi media siber terbesar di dunia, Firdaus lebih spesifik mengatakan, pengukuhan yang diselenggarakan di tengah menghangatnya suhu politik menjelang akhir Agustus menjadi sebuah testomoni khusus. Testemoni dimaksud SMSI ingin mengingatkan dan menyampaikan pesan bahwa idealisme pers harus tetap dijaga.

‘’Tempat ini, Hall Dewan Pers akan menjadi saksi, sekaligus monumen atas komimten SMSI menegukan spirit kebangsaan. Lima provisini yang Pokja Newsroomnya kita kukuhkan bukan program kaleng-kaleng. Karena mereka, lima provinsi ini telah memberikan unjuk bukti dengan program yang sudah dicanangkan SMSI,’’tegasnya.

Terkait dengan Provinsi yang akan dikukuhkan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembentukan kepengurusan serupa yang telah dimulai di Bali pada awal Juli lalu, kemudian disusul oleh Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau. Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengonfirmasi bahwa pelantikan kelima pengurus provinsi tersebut akan dilakukan secara bersamaan dalam satu seremoni.

Terkait dengan agenda pengukuhan, Wakil Direktur Pemberdayaan Daerah SMSI Pusat, Drs Jayanto Arus Adi, MM mengungkapkan, setelah lima provinsi yang dikukuhkan di Hall Dewan Pers, dalam waktu tidak terlalu lama daerah-daerah lain akan serentak menyusul. Jayanto Arus Adi, yang juga Ahli Pers Dewan Pers mengakui, keputusan untuk melakukan pengukuhan di tengah spekulasi informasi ‘’Rusuh Agustus Jilid II’’ menjadi sebuah pesan penting. ‘’Kami dan seluruh keluarga besar SMSI percaya rencana aksi unjuk rasa nasional memberikan amunisi moral kegiatan ini. Justru bagi kami momentum sekarang ini sangat penting sebagai pembelajaran berbangsa dan bernegara secara lebih utuh,’’tambahnya.

Masih berelasi dengan dua kegiatan yang momentumnya beririsan, yakni dilakukan pada 27 Agustus ini, Prof Dr Harris Arthur Hedar, SH, MH, CREL mengatakan, SMSI lahir sebagai organisasi profesional, yakni yang berkhikmat di bidang media sadar uintuk memberikan kontribusi riil, yakni menjaga demokrasi.

 

Menurutnya SMSI berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, tanpa memiliki kapasitas untuk mencampuri atau menghalangi hak warga negara dalam beraspirasi. Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, SMSI justru menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggotanya di daerah untuk tetap berdiri di koridor pers yang profesional dengan menyajikan informasi yang jernih dan berimbang di tengah situasi nasional yang dinamis.

 

 

(**) SN

 

Edukasi Berdemokrasi Dan Tekankan Netralitas Aparat, Panitia Pilkades Bersama BPD Gelar Pendaftaran Bacakades Satria Jaya Tahap Akhir

KABUPATEN BEKASI, SALAKANAGARA - Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Satria Jaya kembali menggelar pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) TA 2026-2034 Satria Jaya tahap dua di Kantor BPD Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Senin (3/8/2026). 

‎
‎Kali ini menghadirkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Baca Kades) terjadwal  untuk pagi pukul 8:00 WIB, H Bongkan yang hadir disertai Tim sukses beserta puluhan pendukung dan simpatisan. 
‎
‎Dilanjutkan dengan Bakal Calon Kepala Desa (Baca Kades), Asta Razan yang juga sebagai petahana (Kades Satria Jaya) melakukan pendaftaran sekaligus penyerahan berkas pencalonan diiringi oleh keluarga, Tim Sukses serta ratusan pendukung dan simpatisan pada pukul 15:30 WIB.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bakal Calon Kepala Desa beserta keluarga dan Tim Sukses beserta pendukungnya, Ketua Panitia Pilkades beserta jajaran, Tim Monitoring Kecamatan Tambun Utara, Ketua BPD Satria Jaya beserta anggota, perwakilan Desa Satria Jaya, Babinkamtibmas dan Babinsa. 
‎
‎Dalam sambutannya Ketua Panitia Pilkades Satria Jaya. 
‎
‎"Harapan kita bersama mari kita jaga pemilihan Kepala Desa Satria Jaya tahun 2026 dengan tertib, aman dan damai. Mari kita sukseskan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bekasi khususnya di Desa Satria Jaya, Mudah-mudahan diberikan kelancaran dari awal hingga akhir, amin ya rabbalallamin, "ucap Mujahidin. 
‎
‎Sedangkan Ketua BPD yang baru terpilih lebih menekankan pada aspek edukasi Demokrasi secara aktual dan faktual. 
‎
‎"Perlu kita ketahui bersama bahwa, Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya adalah wujud Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.  Dari rakyat yang nyalon, oleh rakyat yang memilih dan untuk rakyat mereka bekerja,  demikian untuk diketahui kita bersama, "ujar H MS Kamaluddin SAp. MSi. 
‎
‎Lanjutnya, " Bahwa Pilkades pesta Demokrasi kita,  oleh sebab itu saya menghimbau beda pilihan jangan menjadi penyebab kita bermusuhan, beda dukungan jangan sampai kita marahan sampai delapan tahun. Kalau kita memang sayang sama Desa Satria Jaya maka wujudkan kebersamaan untuk kita semua, 
‎
‎Ia juga menekankan pada netralitas aparat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) pada proses kontestasi Pilkades Satria Jaya. 
‎
‎"Perlu diketahui bahwa, kami Badan Permusyawaratan Desa Satria Jaya akan bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Desa,  dari kami juga menghimbau agar Aparatur Pemerintah Desa Satria Jaya untuk menjaga netralitas kita disaat kita sedang berseragam.  Saya juga berharap bahwa kita sama-sama harus bisa bijak dalam menanggapi isu-isu baik isi negatif maupun positif untuk para Bakal Calon (Balon) di Desa Satria Jaya, " tegasnya. 
‎
‎"Sekali lagi saya mohon kepada Bapak dan Ibu mudah-mudahan dapat memahami.  Kita sama-sama bertekad untuk menciptakan Pemilihan Kepala Desa dengan damai . . setuju (Setuju sontak sorai hadirin setengah berteriak).  Kemudian saya berharap Panitia dapat bekerja dengan menjaga netralitasnya baik dalam segi penerimaan Bakal Calon (Balon),  penelitian berkas calon dan nanti menetapkan Bakal Calon (Balon) menjadi Calon,  mohon untuk dijaga netralitasnya.  Belajar kita Profesional dan menjaga Attitude kita, bagaimana kita menciptakan Pemerintah kita yang bersih diawali dari sekarang!, sekarang kita bersih maka insyaallah Kades yang terpilih nanti yang memiliki jiwa yang bersih, " tandas Ketua BPD Satria Jaya, H MS Kamaluddin SAp. MSi. 
‎
‎Diakhir serah tetima berkas asli maupun salinan terlegalisir, Wakil Ketua Panitia Pilkades Iwanuddin SH memberikan pernyataan tegas bahwa berkas Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) baik H Bongkan maupun Asta Razan telah diterima. 
‎

‎(Iwan Joggie) SN

Demi Wujudkan Desa Mandiri, Adil, Sejahtera, Berahlak Dan Transparan, Teguh Aristiyanto Daftar Bacakades Karang Satria Siap Maju Pilkades

KABUPATEN BEKASI, SALAKANAGARA -  Salah satu Kandidat Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Karang Satria, Teguh Aristiyanto bersama keluarga serta Team Sukses mendatangi kantor Pilkades guna mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilkades di Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara,  Kabupaten Bekasi, pada Kamis (30/7/2026). 

Kegiatan tersebut berjalan cukup khidmad. Dimana proses pendaftaran yang dilakukan pihak panitia Pilkades melakukan verifikasi pemberkasan persyaratan yang cukup ketat. 

Acara dihadiri juga oleh Perwakilan Kecamatan Tambun Utara, Ketua BPD Beserta Jajaran, Pihak Desa Karang Satria, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. 

Dalam penyampaiannya, Ketua Panitia Pilkades Karang Satria berharap agar tidak ada gesekan dari para pendukung dan simpatisan para Kandidat agar tidak ada keributan. Masing- masing diharapkan dapat menjaga sikap dengan menjaga kondusifitas kegiatan.

" Saya berharap pada 20 September para Kandidat sehat semuanya selain itu buat para pendukung semuanya mohon sikap dan perkataan itu semua dijaga agar tidak memancing emosional dari para pendukung Kandidat lain.  Bagi para calon agar menjaga kesehatan, " tutur Ketua Panitia Pilkades dalam penyampaiannya saat pendaftaran.

Usai serah terima pemberkasan baik asli maupun foto copy yang dinilai pihak panitia Pilkades telah lengkap dan memenuhi persyaratan.

"Intinya... Saya berharap Karang Satria itu walaupun pendatangnya banyak tetap kondusif, karena semua kita ini temen. Artinya mereka semuanya ini punya niat baik untuk membangun Karang Satria kedepan lebih baik lagi, " kata Noli usai kegiatan serah terima berkas tergenapi.

Dalam kesempatan yang sama kandidat Bacakades Karang Satria Teguh Aristianto saat dikonfirmasi wartawan terkait keinginannya untuk tampil dalam kontestasi Pilkades Karang Satria.

" Saya memiliki visi kedepan agar terwujudnya Desa yang mandiri, adil, sejahtera, transparan  dan berakhlak mulia berlandaskan gotong royong," ujar.Bacakades Teguh Aristiyanto pada Awak Media.

Terkait dengan pencalonannya dengan mendaftar sebagai Bacakades Karang Satria, Ia juga telah mempersiapkan misi yang akan diterapkan olehnya manakala dirinya terpilih menjadi Kepala Desa.

"Selain itu, saya juga membawa misi diantaranya adalah ;1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang bersih dan transparan , 2. Memberikan pelayanan publik yang cepat ,mudah ,ramah dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, 3. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur Desa  disegala bidang, 4. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, 5. Mengembangkan sektor ekonomi kerakyatan, 6. Mengedepankan musyawarah dan transparan dalam menjalankan Pemerintahan Desa., " paparnya. 

Selain itu Ia juga mengutarakan bahwa, fokus pada dunia Pendidikan, Kesehatan serta berbagai  permasalahan yang ada dan belum terselesaikan  di Desa Karang Satria. 

(Iwan Joggie) SN